“Kami dari Fraksi Golkar-PAN mendorong kepada Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan pengecekan secara komprehensif terkait dengan proses perizinannya seperti apa,” ujarnya.
“Apakah seluruh proses perizinan sudah dilengkapi dan tidak adanya hal-hal yang tertinggal oleh PT CAPP,” kata Agung.
Menurutnya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya dokumen atau proses perizinan yang belum dipenuhi, pihak perusahaan harus segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi untuk menyelesaikannya.
Baca Juga:Kapolres Tasikmalaya Ajak Personel Teladani Akhlak Rasulullah dalam Melayani MasyarakatBupati Tasikmalaya Apresiasi Dua Pelajar Peraih Medali O2SN Nasional 2026, Buah Perjuangan dari Tingkat Daerah
Selain memastikan aspek legalitas perusahaan, Agung juga meminta Pemkot Cimahi mengambil langkah menyeluruh guna mencegah persoalan lingkungan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Dan dari Pemerintah Kota Cimahi juga didorong untuk melakukan tindakan-tindakan komprehensif untuk menghindari adanya potensi kerugian dan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Hasil sidak tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk menggelar pertemuan lanjutan antara Pemerintah Kota Cimahi dan pihak perusahaan. Pertemuan itu akan membahas secara lebih rinci kelengkapan perizinan serta berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas PT CAPP.
“Baik dari segi izin lingkungan kemudian izin-izin lain, supaya kita mengetahui apakah memang ada hal yang perlu diperbaiki,” tutur Agung.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap perusahaan bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi. Menurutnya, aktivitas usaha tetap perlu didukung sepanjang berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitar.
“Dan nantinya ke depan kita pun akan memastikan bahwa iklim investasi di Kota Cimahi tetap bisa berjalan, dan di sisi lain juga kita memastikan bahwa hak-hak dari masyarakat bisa terpenuhi,” tutur Agung.
Di sisi lain, Bendahara Fraksi Golkar-PAN DPRD Kota Cimahi, Indriasari, mengingatkan soal nasib 300 karyawan di perusahaan tersebut. Menurutnya, kesejahteraan mereka harus tetap menjadi perhatian agar tidak ikut terdampak akibat persoalan ini.
Baca Juga:Leuwikeris Jadi Etalase Wisata dan UMKM Tasikmalaya di Jambore Nasional Overlanding Indonesia 2026Pemkab Tasikmalaya Usulkan Rp400 Miliar untuk Menuntaskan SOR Mangunreja
“Terdapat 300 orang karyawan yang juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Jangan sampai terimbas karena permasalahan ini,” ujarnya. (Mong)