JABAR EKSPRES– Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) memasuki usia ke-17 dengan membawa semangat baru. Bukan hanya menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha, organisasi tersebut kini menegaskan komitmennya untuk berkembang sebagai lembaga bertaraf institusional sekaligus mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
Komitmen itu mengemuka dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-17 IIBF yang mengusung tema “Bela Indonesia, Beli Produk Indonesia”. Kegiatan tersebut digelar di Lembang Asri Resort, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada 20–22 Agustus 2026.
Momentum 17 tahun perjalanan IIBF menjadi titik penting bagi organisasi untuk memperluas peran. IIBF tidak ingin hanya melahirkan pengusaha yang kuat secara ekonomi, tetapi juga membentuk pelaku usaha yang memiliki ketakwaan, karakter, serta kepedulian terhadap persoalan sosial dan ketimpangan ekonomi.
Baca Juga:DLH Jabar Ambil Sampel Limbah di Sungai Sekitar PT SMM, Manajemen Buka SuaraMerdeka dalam Konektivitas, Telkomsel Perluas Sinyal 4G hingga Pelosok Cisolok Sukabumi
Presiden IIBF, Heppy Trenggono mengatakan, transformasi menuju organisasi bertaraf institusional ditopang oleh dua hal utama, yakni pembenahan tata kelola organisasi dan penerapan metodologi yang jelas serta terukur.
Menurutnya, selama 17 tahun perjalanan, IIBF telah menjadi ruang pendidikan sekaligus kebangkitan kader-kader pengusaha. Pendekatan yang dibangun IIBF dinilai menjadi salah satu kekuatan yang membedakannya dari organisasi pengusaha lainnya.
“IIBF ini kan tempat pendidikan para kader, tempat kebangkitan para kader, kita punya metodologi yang mungkin tidak bisa dilihat di tempat lain, jadi kita buat tata kelola yang lebih rapi, metodologi yang lebih jelas,” kata Heppy Trenggono, Kamis, (20/8/2026).
IIBF Ingin Jadi Sensor Ekonomi
Lebih jauh, Heppy menegaskan bahwa IIBF tidak ingin berhenti sebagai komunitas bisnis. Organisasi ini ingin mengambil posisi sebagai sensor ekonomi yang mampu membaca berbagai persoalan di lapangan sekaligus menjadi mitra berpikir pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian IIBF adalah kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang disebut berada di atas 5 persen, namun dampaknya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
Heppy menyoroti adanya perbedaan antara indikator pertumbuhan ekonomi dengan kondisi yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha kecil di lapangan.
“Kredit perbankan melonjak tinggi untuk korporasi, sementara penyaluran ke UMKM hanya 0,12 persen, konsumsi meningkat, namun tabungan masyarakat justru merosot,” ungkapnya.