JABAR EKSPRES – Pemprov Jawa Barat bakal merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk efisiensi anggaran.
Hal itu diungkapkan Gubernur Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Jawa Barat ke-81 di Halaman Gedung Sate, Rabu (19/8) malam.
Dedi menuturkan, pemerintah bakal berupaya untuk melakukan efisiensi di tengah beratnya beban fiskal. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain melakukan realokasi, juga harus berpikir tentang perampingan kelembagaan, ” jelasnya di hadapan para Wakil Rakyat itu.
Baca Juga:Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Kebakaran Gardu Listrik Pabrik Gula di SingaparnaKorban PHK di Cimahi Tak Dibiarkan Terpuruk, Pemkot Dorong Bangkit Lewat Usaha Laundry
Ia menjelaskan, perampingan itu akan mengurangi jumlah pekerja. “Sehingga jumlah orang yang bekerja sebagai tenaga Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul didasarkan pada angka kebutuhan layanan dasar masyarakat itu sendiri, ” katanya.
Pemprov akan melakukan perubahan terhadap struktur tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan semakin memperkecil jumlah jabatan. “Memperkecil jumlah organisasi perangkat daerah. Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu, ” katanya.
Menurut Dedi, langkah tersebut adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. “Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak, tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal, ” jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga, Dedi Mulyadi juga menyampaikan strategi lain yang akan dilakukan untuk mengefisienkan roda pemerintahan. Yakni dengan pembentukan Holding BUMD.
BUMD itu sebenarnya diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap penunjang kegiatan pemerintah untuk memberikan layanan publik terhadap masyarakat secara kuat. Lalu bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus juga sebagai nilai aset.
Namun dari jumlah BUMD yang cukup banyak di Jawa Barat tidak begitu menunjukkan kinerja positif. “Sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat, tidak begitu besar kontribusinya, bahkan menjadi beban daerah, ” katanya.
Karena itu, BUMD akan dilebur dalam satu Holding yakni PT Sanggabuana. “Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris. Dan tentunya akan dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya melalui seleksi terbuka kepada umum, ” sebutnya.(son)