JABAR EKSPRES – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Cimahi tidak ingin dimaknai sebatas seremoni tahunan. Pemerintah Kota Cimahi menilai momentum kemerdekaan harus menjadi bahan evaluasi terhadap sejauh mana pembangunan benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama pengangguran, kemiskinan, infrastruktur hingga persoalan lingkungan.
Menurut Ngatiyana, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi yang mencapai 5,33 persen pada 2025 harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, tidak cukup hanya tercermin dalam angka, tetapi harus dirasakan secara langsung oleh warga.
Baca Juga:FK Tagana Tasikmalaya Perkuat Kesiapsiagaan Warga, Kerahkan 20 Personel Bersihkan DAS CikuntenKemenkeu Perkuat Pengawasan Anggaran Program MBG di Daerah
“Setelah 81 tahun merdeka, pertanyaannya bukan lagi apakah kita merdeka, tetapi sudahkah kemerdekaan itu dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Ngatiyana.
Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator penting. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi dalam laporan keadaan ketenagakerjaan Agustus 2025 yang dirilis pada 2 Januari 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 319.239 orang. Angka tersebut meningkat 7.380 orang dibandingkan Agustus 2024.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan 0,54 persen poin, dari 66,52 persen pada Agustus 2024 menjadi 67,06 persen pada Agustus 2025.
Sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 291.297 orang, atau bertambah 7.417 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 177.631 orang atau 60,98 persen bekerja pada kegiatan formal. Jumlah pekerja formal ini meningkat 5.247 orang atau 0,26 persen poin dibandingkan Agustus 2024.
Meski demikian, angka pengangguran masih menjadi tantangan. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cimahi pada Agustus 2025 berada di angka 8,75 persen. Angka itu turun 0,22 persen poin dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 8,97 persen.
Di sisi lain, kondisi kemiskinan juga menunjukkan tren perbaikan. BPS Kota Cimahi mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 25.965 jiwa atau 4,20 persen dari total penduduk.
Persentase tersebut turun 0,19 poin dibandingkan Maret 2024. Pada tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi tercatat sekitar 27 ribu jiwa. Sedangkan pada 2023, angkanya mencapai 28,56 ribu jiwa.
Baca Juga:Tantan Sulthon Bukhawan Terpilih Pimpin PWI Jabar 2026–2031, Oland Sibarani Kembali Nahkodai Dewan KehormatanMenteri UMKM Segera Tetapkan Diskon Biaya Layanan 50 Persen untuk Produk Lokal
Penurunan kemiskinan itu terjadi ketika garis kemiskinan justru terus meningkat. Pada 2025, garis kemiskinan Kota Cimahi mencapai Rp642.016 per kapita per bulan. Angka tersebut naik dibandingkan 2024 sebesar Rp612.567 dan 2023 sebesar Rp590.197 per kapita per bulan.