Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terus berkurang, meski batas minimum kebutuhan yang digunakan dalam mengukur kemiskinan meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Ngatiyana mengatakan capaian pembangunan tersebut tetap harus diiringi dengan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi Kota Cimahi.
Ia menyebut infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, anak putus sekolah hingga pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga:FK Tagana Tasikmalaya Perkuat Kesiapsiagaan Warga, Kerahkan 20 Personel Bersihkan DAS CikuntenKemenkeu Perkuat Pengawasan Anggaran Program MBG di Daerah
Ia juga mengingatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 yang diraih Pemerintah Kota Cimahi bukan sekadar capaian administratif. Menurut dia, penghargaan tersebut harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran publik.
“Itu pengingat bahwa setiap rupiah adalah amanah,” katanya.
Karena itu, momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk melihat kembali capaian sekaligus kekurangan pembangunan di Kota Cimahi. Pemerintah, menurut Ngatiyana, tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan tersebut sendirian.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat agar pembangunan tidak hanya berhenti pada program dan angka statistik, tetapi memberi dampak nyata terhadap kualitas hidup warga.
“Tidak semuanya kita kerjakan sendiri. Ada yang kita kerjakan bersama. Inilah gotong royong modern,” ujar Ngatiyana menutup. (Mong)