Ricky juga mempertanyakan transparansi pembiayaan operasional URI, termasuk gaji Gubernur yang baru dilantik. Ia menegaskan publik berhak tahu apakah dana tersebut bersumber dari APBN dan menggunakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
Menurutnya, jika pemerintah terus membiarkan PTN-BH mendominasi tanpa batas, gelombang penutupan PTS secara massal pada tahun ini bukan lagi ancaman, melainkan keniscayaan.
“Masyarakat tidak hanya butuh sekolah kepemimpinan elite. Ratusan ribu dosen swasta dan anak-anak bangsa dari keluarga menengah ke bawah juga butuh keadilan distributif. Pendidikan tinggi jangan hanya menjadi milik mereka yang beruntung di kampus negeri,” tandas Ricky.
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Permudah Klaim JHT Rp15 Juta via AplikasiGeruduk Mapolda Jabar, Wartawan Desak Usut Tuntas Hotman Paris!
Ia pun mengingatkan pemerintah untuk tetap berpijak pada prinsip negara hukum. “Di atas Presiden masih ada supremasi hukum,” pungkasnya. (bbs)