JABAR EKSPRES – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan langkah darurat dalam menghadapi ancaman kekeringan yang mulai meluas di sejumlah wilayah Jawa Barat pada pertengahan 2026.
Organisasi tersebut menilai krisis air bersih yang kembali terjadi merupakan dampak dari persoalan struktural dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang.
WALHI menyebut fenomena Godzilla El Nino, yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, berpotensi memperparah musim kemarau tahun ini. Namun, kondisi yang berulang hampir setiap tahun tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada faktor iklim.
Baca Juga:BPBD Bogor: Dampak El Nino 2026 Belum Separah 2023, Baru 10 Titik Ajukan Bantuan Air BersihGodzilla El Nino Mengintai, BPBD: Hampir Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor Berpotensi Terdampak Kekeringan
Mereka menilai lemahnya perlindungan kawasan resapan air, masifnya alih fungsi lahan di wilayah hulu, serta buruknya tata kelola sumber daya air menjadi penyebab utama semakin rentannya masyarakat terhadap kekeringan.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat hingga Juli 2026 menunjukkan dampak kekeringan telah meluas di berbagai kabupaten. Di Kabupaten Bekasi, sedikitnya 39 titik kekeringan tersebar di sembilan desa dan berdampak terhadap lebih dari 13.985 warga.
Sementara itu, Kabupaten Majalengka mencatat sedikitnya 30 desa mengalami krisis air bersih. Selain mengganggu kebutuhan masyarakat, kondisi tersebut juga mengancam ribuan hektare lahan pertanian yang berpotensi mengalami gagal panen.
Di Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 71 desa pada 11 kecamatan masuk kategori rawan kekeringan dengan tingkat bahaya tinggi. Adapun di Kabupaten Ciamis, krisis air dilaporkan terjadi di Desa Kawasen dan Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari.
Khusus di Dusun Cibeureum, Desa Cibadak, sebanyak 171 kepala keluarga atau sekitar 513 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih setelah sumur gali warga mengering. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari memasak hingga mandi.
WALHI Jawa Barat menilai langkah pemerintah yang selama ini dilakukan, seperti menetapkan status siaga darurat, mendistribusikan air menggunakan truk tangki, hingga melakukan pompanisasi, masih berorientasi pada penanganan jangka pendek.
Menurut WALHI, kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kekeringan terus berulang. Bahkan, pendekatan itu dinilai hanya memindahkan beban biaya akibat kerusakan lingkungan kepada masyarakat melalui penggunaan anggaran yang terus difokuskan pada penanganan darurat.