Divisi Disaster WALHI Jawa Barat, Aldi Maulana, mengatakan pemerintah perlu mengubah paradigma penanganan bencana menjadi upaya pencegahan yang berorientasi pada pemulihan lingkungan.
“Pemerintah Jawa Barat terjebak dalam siklus penanganan bencana yang gagap. Kita menghadapi fenomena ekstrem sekelas Godzilla El Niño, tetapi instrumen yang digunakan masih sangat terbatas. Krisis air ini merupakan konsekuensi dari pengabaian batas ekologis dalam kebijakan pembangunan. Lingkungan hidup tidak boleh diposisikan sebagai variabel ekonomi yang bisa dikompromikan,” ujar Aldi.
Menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin nyata, WALHI Jawa Barat mendesak pemerintah segera melakukan perubahan kebijakan dengan menempatkan aspek lingkungan sebagai dasar utama dalam pembangunan.
Baca Juga:BPBD Bogor: Dampak El Nino 2026 Belum Separah 2023, Baru 10 Titik Ajukan Bantuan Air BersihGodzilla El Nino Mengintai, BPBD: Hampir Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor Berpotensi Terdampak Kekeringan
Beberapa rekomendasi yang disampaikan meliputi penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) agar seluruh kebijakan pembangunan tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.
Selain itu, WALHI juga meminta pemerintah melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap kawasan hulu, menghentikan izin pembangunan di daerah resapan air, serta mempercepat program restorasi ekosistem guna memulihkan fungsi hidrologis.
Organisasi tersebut turut mendorong penerapan sistem pemanenan air hujan berbasis masyarakat melalui pembangunan sumur resapan, biopori, dan fasilitas penampungan air hujan di tingkat desa maupun perkotaan.
Di sektor pertanian, WALHI meminta pemerintah menjamin perlindungan petani melalui kemudahan akses terhadap asuransi gagal panen serta memperkuat pengembangan sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Menurut WALHI, bencana kekeringan yang terus berulang di Jawa Barat harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah.
WALHI menegaskan bahwa akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin negara, sehingga pengelolaannya tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi semata. (Dam)