“Menjelang musim kemarau, sebaiknya hindari membakar sampah karena api sangat mudah menyebar ketika cuaca panas dan angin kencang,” kata Aep.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi mulai menerima laporan mengenai wilayah yang mengalami kerawanan air bersih. Kepala BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan menegaskan kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kekeringan total.
Menurut Fithriandy, persoalan yang saat ini mulai dirasakan masyarakat adalah berkurangnya ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti mandi, memasak, dan aktivitas rumah tangga lain yang memerlukan air layak pakai.
Baca Juga:Jadi Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Kurniawan Siap Kawal Target Pembangunan dan Sinergi BirokrasiUsai MCU Terintegrasi, Persebaya Lanjut Petakan Kondisi Pemain dengan Teknologi VALD Performance
“Yang perlu digarisbawahi adalah kerawanan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti mandi dan memasak, sementara untuk kebutuhan lain seperti mencuci masih relatif tersedia,” ujar Fithriandy.
Ia menjelaskan, penanganan awal terhadap wilayah yang mulai mengalami kerawanan air bersih telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), bahkan sebelum status siaga kekeringan diberlakukan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengurangi dampak musim kemarau sejak dini.
Fithriandy mengatakan kondisi musim kemarau tahun ini masih lebih terkendali dibandingkan situasi pada 2024. Pada periode yang sama dua tahun lalu, hampir seluruh kelurahan di Kota Cimahi telah melaporkan kerawanan air bersih sehingga penanganan harus dilakukan dalam skala yang lebih luas.
Meski demikian, BPBD tetap melakukan pemantauan secara berkala di seluruh wilayah Kota Cimahi melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, serta perangkat kewilayahan.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti apabila kondisi terus berkembang.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda pelaporan ketika mulai mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Menurutnya, respons cepat menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak musim kemarau terhadap aktivitas warga.
Baca Juga:Raih Medali Emas O2SN Jabar, Siswa SDN 5 Manonjaya Melaju ke NasionalCNG 3 Kg Siap Gantikan LPG, Benarkah?
“Selama status siaga kekeringan berlangsung, masyarakat dapat melaporkan kebutuhan air bersih langsung kepada BPBD agar segera kami tindak lanjuti,” ujar Fithriandy.
Di sisi lain, BPBD mengakui masih menghadapi keterbatasan sarana distribusi bantuan air bersih. Hingga kini instansi tersebut belum memiliki armada truk tangki sendiri sehingga penyaluran bantuan masih bergantung pada kerja sama dengan pihak ketiga.