JABAR EKSPRES – Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kota Cimahi mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap dua ancaman yang kerap muncul bersamaan, yakni meningkatnya risiko kebakaran dan berkurangnya ketersediaan air bersih.
Di tengah keterbatasan sumber air untuk pemadaman, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cimahi menyiapkan sejumlah strategi agar respons terhadap keadaan darurat tetap berjalan optimal.
Selain menyiagakan personel selama 24 jam, Damkar memperluas titik pelayanan dengan membuka pos siaga di wilayah Cimahi Tengah dan Cimahi Utara.
Baca Juga:Jadi Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Kurniawan Siap Kawal Target Pembangunan dan Sinergi BirokrasiUsai MCU Terintegrasi, Persebaya Lanjut Petakan Kondisi Pemain dengan Teknologi VALD Performance
Keberadaan dua pos tersebut melengkapi Markas Komando Damkar yang berada di Cimahi Selatan sehingga jangkauan pelayanan diharapkan lebih merata dan waktu tanggap saat terjadi kebakaran dapat dipersingkat.
Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama musim kemarau bukan hanya potensi meningkatnya kejadian kebakaran, melainkan juga keterbatasan sumber air untuk mendukung proses pemadaman.
“Kendala utama kami saat ini adalah sumber air untuk proses pemadaman,” ujar Aep, Minggu (12/7/2006).
Selama ini kebutuhan air bagi armada pemadam masih didukung oleh PT Enggal dan PDAM. Namun, keterbatasan titik pengambilan air membuat armada harus menempuh perjalanan lebih jauh ketika kebakaran terjadi di lokasi yang tidak berdekatan dengan sumber pasokan tersebut.
Untuk mengatasi persoalan itu, Damkar berencana mengirimkan surat kepada pemilik kolam renang, ground tank, maupun pelaku usaha yang memiliki cadangan air. Langkah tersebut ditempuh agar sumber air yang tersedia di sektor swasta dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran berskala besar.
“Kami akan memohon kerja sama kepada pemilik ground tank, kolam renang maupun sumber air lainnya agar dapat digunakan saat kondisi darurat,” ucapnya.
Di sisi lain, Aep menilai upaya mitigasi tidak cukup dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan potensi kebakaran, terutama yang dipicu kelalaian penggunaan listrik maupun gas elpiji.
Baca Juga:Raih Medali Emas O2SN Jabar, Siswa SDN 5 Manonjaya Melaju ke NasionalCNG 3 Kg Siap Gantikan LPG, Benarkah?
Ia juga mengingatkan warga agar tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi cuaca panas yang disertai embusan angin dapat menyebabkan api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan maupun kawasan permukiman.