JABAR EKSPRES – Adanya kritik dan masukan mengenai pergeseran anggaran APBD 2026 yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) membuat Sekretaris Jawa Barat ( Sekda Jabar) Herman Suryatman buka suara.
Menurutnya, kritik dan masukan dari para dewan pada rapat banggar akan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kedepannya.
Namun, dalam memberikan laporan terhadap kebijakan pergeseran anggaran, TAPD sudah menginformasikan melalui Sidebar.
Baca Juga:Pergeseran Anggaran APBD 2026 Sudah 7 Kali, DPRD Jabar Merasa Tidak Dianggap!LSM BAN Soroti Kuasa Pemilik Modal BUMD PT BDS Harus Dimintai Pertanggung Jawaban
Aplikasi digital ini merupakan sarana dalam memberikan informasi secara digital untuk lintas lembaga pemerintahan.
“Ya ngapain ada teknologi digital kalau tak dioptimalkan. Prosedur sudah kami penuhi,” ujar Herman beralasan.
Meski begitu, pihaknya sangat menerima masukan yang disampaikan sesuai keingginan dalam rapat banggar agar penyampaian informasi akan dilakukan juga secara langsung.
“Ini masukan juga selain melalui digital, kami akan sampaikan secara langsung. Kami sampaikan manualnya tidak masalah,” jelasnya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, rencana pergeseran anggaran juga akan tetap dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat pada bidang pendidikan. Yaitu untuk membiayai siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Akan tetapi, rencana pergeseran anggaran ini belum jelas. Sebab, besaran anggaran yang dibutuhkan masih akan dikaji oleh TAPD bedasrarkan nilai kebutuhannya.
Kecewa Karena Usulan Tidak Diakomodir!
Untuk diketahui pergeseran anggaran sebanyak 7 kali di era pemerintahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jadi masalah krusial dan kerap dilakukan.
Baca Juga:SCALA by Metranet Dorong Digitalisasi SPMB yang Transparan dan TerintegrasiL’Eminence Golf & Resort Lembang Siapkan Paket Liburan Sekolah Seru Anti Repot
Hal ini dikhwatirkan pada perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan dan disusun bersama oleh DPRD Jabar tidak akan mencapai target.
Kalangan dewan juga mengaku kecewa terhadap pergeseran anggaran tersebut. Sebab sejauh ini para anggota legislative tersebut banyak menyerap aspirasi masyarakat baik melalui musrembang, kunker atau reses.
Aspirasi tersebut kemudian dikaji dan disusun. Kemudian direncanakan dan diusulkan agar dianggarkan agar menjadi skala prioritas. Namun dengan pergeseran tersebut semua perencanaan yang diusulkan menjadi sia-sia.
Informasi Realisasi APBD 2026
Dalam kesempatan itu, TAPD juga menyampaikan Realisasi APBD 2026 per 29 Juni 2026. Pendapatan daerah dari target Rp 30,11 triliun baru terealisasi Rp 12,26 triliun atau baru 40,72 persen saja.
Kemudian belanja daerah teralisasi Rp sekitar 11 triliun dari rencana Rp 29 triliun atau baru 39,66 persen.