JABAR EKSPRES – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi menjelaskan bahwa penumpukan sampah yang sempat terjadi di sejumlah titik dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan ritase pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan, serta rendahnya kepatuhan terhadap jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah yang telah ditetapkan.
Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilaksanakan melalui pembagian peran antara kewilayahan menyelesaikan 60 persen dan DLH 40 persen. Namun, menurut dia, implementasinya belum berjalan optimal di seluruh wilayah.
“Kenyataannya seluruh wilayah belum bisa optimal dalam melaksanakan amanat tersebut. Ini penyebabnya yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong berkoordinasi dengan kami perihal pengangkutan” kata Chanifah kepada Jabar Ekspres, Kamis (25/6/26).
Baca Juga:Ribuan Relawan Gelar Aksi Damai, Dukung Keberlanjutan Program MBG di TasikmalayaTruk Muatan Hebel Terguling Akibat Pecah Ban di Kemang Bogor, Kerugian Rp5 Juta
Menurut Chanifah, saat ini DLH Kota Cimahi melayani kurang lebih 100 titik kumpul sampah selain Tempat Penampungan Sementara (TPS). Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan penumpukan di sejumlah titik.
“Kita melayani kurang lebih 100 titik kumpul seluruh, selain TPS. Kadang-kadang masyarakat menumpuk (sampah) di sepadan jalan,” tuturnya.
Seperti yang sempat terjadi disalah satu titik kumpul yang kerap bermasalah, berada di Rancabentang. Menurut dia, lokasi itu dikelola oleh pihak swasta, namun pengangkutan dari pihak swasta tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Memang terdapat beberapa titik kumpul yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk menempatkan sampah. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang belum mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan, termasuk pada kejadian yang terjadi di wilayah Rancabentang,” terangnya.
Menurutnya, persoalan tersebut sejatinya berada di luar kewenangan pihaknya. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan pihak swasta. Namun, dalam pelaksanaannya pihak swasta tidak hadir sehingga menimbulkan berbagai kendala di lapangan. Akibat kondisi tersebut, pihaknya turut menanggung dampak yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.
“Pada akhirnya, kami yang harus menanggung dampaknya. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi kendala, dan kegiatan tetap kami laksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.