Lebih jauh, Achmad mengingatkan bahwa keterlambatan pembukaan kembali Taman Alun-alun Bandung pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi warga.
Pasalnya, Alun-alun merupakan salah satu ruang publik utama di Kota Bandung yang selama ini menjadi tempat rekreasi, interaksi sosial, sekaligus tujuan wisata masyarakat.
“Yang dirugikan bukan hanya pemerintah atau kontraktor. Yang paling dirugikan adalah warga karena ruang publik yang seharusnya bisa digunakan justru tertunda pemanfaatannya akibat persoalan yang semestinya dapat diantisipasi sejak awal,” ucapnya.
Baca Juga:Persebaya Rayakan Hari Jadi ke-99 dengan Semangat 'Persebaya untuk Semua'Genjot Serapan Telur dan Ayam untuk Program MBG, Harga Peternak Mulai Terdongkrak
Ia juga meminta Pemkot Bandung tidak hanya berhenti pada langkah meminta kontraktor melakukan perbaikan. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pengawasan, hingga mekanisme penerimaan hasil pekerjaan.
Menurut Achmad, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah persoalan yang terjadi murni disebabkan oleh pelaksana proyek atau justru terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan internal pemerintah.
“Jangan sampai kasus ini dipahami seolah-olah seluruh kesalahan ada pada kontraktor. Pemerintah juga harus berani mengevaluasi dirinya sendiri. Sebab dalam proyek pemerintah, keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tidak bisa dilepaskan dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Bandung perlu menyampaikan secara rinci kepada publik mengenai bagian-bagian pekerjaan yang dianggap tidak memenuhi standar, nilai proyek yang dikerjakan, serta langkah korektif yang sedang dilakukan. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Publik tidak hanya membutuhkan penjelasan bahwa pekerjaan itu buruk. Publik membutuhkan informasi yang jelas tentang apa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses perbaikannya, dan apa langkah pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang pada proyek-proyek berikutnya,” katanya.
Achmad menegaskan, kasus Alun-alun Bandung seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk memperkuat sistem pengawasan proyek dan memastikan setiap pembangunan yang dibiayai oleh uang rakyat benar-benar menghasilkan kualitas yang sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan. (dam)