“Apakah ada dokumen yang disembunyikan? Apakah ada saksi yang diintimidasi? Apakah ada barang bukti yang dialihkan? Apakah ada tindakan yang menyebabkan penyidik kehilangan akses terhadap fakta yang dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya dijawab melalui proses hukum, bukan melalui asumsi,” ujar Iskandar.
Iskandar menilai terdapat kepentingan publik yang tidak boleh diabaikan dalam perkembangan perkara ini, yakni hak memperoleh informasi yang jelas dan terstruktur. Hak tersebut mencakup pemahaman atas perbedaan setiap jalur informasi yang berkembang.
Publik juga dinilai perlu mendapatkan penjelasan proporsional terkait status setiap pihak yang disebut dalam proses hukum. Termasuk perbedaan antara dugaan pengondisian perkara, obstruction of justice, dan aktivitas profesional yang sah.
Baca Juga:Analisis Pakar: Masih Ada Celah Pembuktian dalam Dugaan Aliran Dana BC1Perkara Bea Cukai Memasuki Babak Baru, Kasus Suap Impor Terancam Tenggelam dalam Kabut Informasi
“Ketika batas-batas tersebut menjadi kabur, yang lahir bukan kepastian hukum. Yang lahir adalah prasangka. Dan prasangka adalah musuh terbesar dari proses pencarian kebenaran!” tegasnya.
Seluruh dinamika yang berkembang menurut Iskandar pada akhirnya hanya dapat dijawab melalui mekanisme peradilan. Proses hukum menjadi satu-satunya ruang untuk menguji seluruh dugaan yang muncul di ruang publik.
Ia mengajukan sejumlah pertanyaan terbuka terkait arah perkembangan perkara, mulai dari potensi perkara baru hingga penetapan tersangka. Termasuk pembuktian atas temuan penyidik di persidangan nantinya.
“Apakah dugaan pengondisian perkara akan berkembang menjadi perkara tersendiri? Apakah dugaan perintangan penyidikan akan berujung pada penetapan tersangka? Apakah informasi yang ditemukan penyidik akan terbukti di pengadilan? Semua itu masih merupakan pertanyaan terbuka,” kata Iskandar.
Ia menegaskan bahwa keadilan dalam negara hukum lahir dari ketelitian membedakan fakta, dugaan, dan spekulasi. Proses tersebut menjadi kunci agar penilaian publik tidak melampaui batas pembuktian hukum.
Iskandar juga menekankan pentingnya menjaga perbedaan pandangan tanpa mencampuradukkan seluruh informasi menjadi satu kesimpulan tunggal. Sikap tersebut dinilai penting agar proses hukum tetap berada pada jalurnya.
“Kita boleh berbeda pendapat. Kita boleh berbeda penilaian. Tetapi kita tidak boleh mencampuradukkan fakta yang berbeda hanya karena semuanya muncul dalam satu perkara besar,” pungkasnya.