JABAR EKSPRES – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, berbagai kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap program strategis nasional tersebut.
“Ini sinyal positif. Masyarakat memberikan perhatian serius terhadap MBG, baik melalui media sosial, audiensi ke DPRD, maupun penyampaian aspirasi kepada aparat penegak hukum,” ujar Asep, Jumat (12/6/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah menguatnya sorotan publik terhadap tata kelola MBG. Termasuk adanya upaya dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Tasik Progressive Society.
Baca Juga:Datangi Kejaksaan, Sejumlah Elemen Minta APH Usut Dugaan Pelanggaran MBG di TasikmalayaTemuan Ulat dalam Menu MBG di Bojonggambir-Tasikmalaya, Potret Standar Dapur Masih Bermasalah
Bahkan, mereka mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis (11/6/2026), untuk mendesak pengusutan dugaan pelanggaran perizinan dan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam audiensi tersebut, mereka menyoroti masih banyaknya dapur MBG yang diduga belum mengantongi perizinan dasar seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Juru bicara forum, Dadi Abidarda, menilai persoalan perizinan tidak boleh dianggap sekadar administrasi karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan bagi ribuan pelajar penerima manfaat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asep menilai pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Ia menegaskan, kejadian berhentinya puluhan dapur MBG akibat persoalan pendanaan beberapa waktu lalu tidak boleh terulang karena merugikan masyarakat penerima manfaat.
“Kalau program ini terus berjalan, tata kelola harus diperbaiki. Pemerintah juga perlu terbuka dan jangan malu menyampaikan hasil evaluasi, apakah berdasarkan hasil evaluasinya program ini sudah efektif dan efisien atau masih membutuhkan perbaikan? Apakah dengan sistem kemitraan melalui Yayasan ini sudah efektif dan efisien atau sebaliknya? Jika tidak, langkah ke depan akan seperti apa?” katanya.
Berdasarkan hasil monitoring Komisi IV DPRD, masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, terutama terkait perizinan dan sarana pendukung. Temuan tersebut, kata Asep, telah direkomendasikan kepada BGN untuk segera ditindaklanjuti.
Baca Juga:21 Dapur MBG di Tasikmalaya Masih Berhenti, Satu SPPG Kena Suspen Akibat Sarpras Tak MemadaiAnggaran Belum Masuk, 85 Dapur MBG di Tasikmalaya Berhenti Beroperasi
Sebelumnya, sebanyak 85 SPPG di Kabupaten Tasikmalaya sempat menghentikan operasional akibat keterlambatan pencairan dana. Meski sebagian besar kini kembali beroperasi, peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm penting agar pengelolaan MBG ke depan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.