JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengingatkan agar raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak dijadikan alasan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berpuas diri.
Pasalnya, hingga kini berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga:LKPD 2025 Diserahkan ke BPK, KBB Optimistis Raih Kembali Opini WTPKabupaten Bandung Cetak Rekor WTP Satu Dekade Berturut-turut
“Capaian itu patut diapresiasi, namun tidak boleh dimaknai sebagai indikator bahwa seluruh persoalan pembangunan daerah telah terselesaikan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi, Kamis (11/6/2026).
Asep mengatakan opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Raihan opini WTP patut disyukuri dan diapresiasi karena menunjukkan adanya perbaikan tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan. Namun WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran langsung terhadap kualitas pelayanan publik maupun tingkat kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Pemkab Bandung Barat. Mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga ketenagakerjaan yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari laporan keuangan yang baik, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masyarakat menilai keberhasilan pemerintah bukan hanya dari laporan keuangan yang baik, tetapi dari sejauh mana pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Asep juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan, sarana irigasi, hingga infrastruktur penunjang pelayanan publik yang belum merata. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga memerlukan perhatian lebih serius, terutama dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan.
Baca Juga:WTP Tujuh Kali Beruntun, Bupati Cecep : Harus Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat!Bandung Barat Pertahankan WTP Lima Tahun Berturut-turut, Jeje: Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat
Di sektor keagamaan, DPRD mendorong Pemkab Bandung Barat segera menuntaskan Peraturan Bupati tentang Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini berkontribusi besar dalam pembangunan karakter masyarakat.
Sementara pada sektor pertanian, peternakan, dan ketenagakerjaan, pemerintah daerah diminta memperkuat program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.