JABAR EKSPRES – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi WTP kelima yang diperoleh secara berturut-turut oleh Pemkab Bandung Barat. Secara keseluruhan, opini WTP atas LKPD Tahun 2025 menjadi yang keenam sejak Kabupaten Bandung Barat berdiri.
Baca Juga:Di Tengah Pupuk Langka dan Ancaman El Nino Ekstrem, Petani Tasikmalaya Bertaruh pada HarapanRumah Dadan Hindayana di Sentul Ternyata Sudah Disewa Tiga Bulan, Security Sebut Kerap Digunakan untuk Rapat
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 diserahkan BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung Barat kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan DPRD, serta bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga amanah masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik,” kata Jeje, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut menunjukkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Meski demikian, Jeje mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Jeje juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat atas fungsi pengawasan yang dijalankan selama ini. Selain itu, ia berterima kasih kepada BPK RI yang terus memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga:Rumah Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Digeledah Kejagung, Petugas Bersenjata Laras Panjang Turun ke SentulUsai Kepastian Hukum, Farhan Ajak Semua Pihak Fokus Bangun Bandung
“Predikat WTP ini harus menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja. Yang paling penting, pengelolaan keuangan yang baik harus berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik di Bandung Barat,” katanya.