JABAR EKSPRES – Ribuan orang tua calon peserta didik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai memburu layanan administrasi kependudukan menjelang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Salah satu layanan yang paling banyak diakses masyarakat adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), seiring meningkatnya kebutuhan dokumen kependudukan yang valid dan terintegrasi untuk mendukung proses pendaftaran sekolah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB, Yadi Azhar mengatakan, peningkatan permohonan layanan administrasi kependudukan mulai terlihat sekitar satu hingga dua minggu sebelum tahapan pendaftaran SPMB dibuka. Banyak masyarakat memilih mengurus dokumen lebih awal agar tidak mengalami kendala saat proses pendaftaran.
Baca Juga:Persetujuan POD Ronggolawe Dukung Strategi SAKA dalam Peningkatan ProduksiKekeringan Disertai Krisis Air Bersih Melanda Citeureup Bogor, 517 Jiwa Terdampak
“Memasuki periode SPMB, masyarakat semakin banyak memanfaatkan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan pendaftaran sekolah. Aktivasi IKD, perbaikan data kependudukan, hingga sinkronisasi NIK menjadi layanan yang paling banyak diajukan masyarakat,” kata Yadi saat dihubungi, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, pada hari biasa Disdukcapil KBB menerbitkan hampir 200 dokumen administrasi kependudukan setiap hari. Namun memasuki masa SPMB, sejumlah layanan mengalami peningkatan cukup signifikan.
Ia menjelaskan, peningkatan paling terlihat pada layanan aktivasi IKD baik di Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun di kantor kecamatan. Jika pada hari biasa jumlah pemohon aktivasi IKD rata-rata di bawah 50 orang per hari, selama periode SPMB jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 50 pemohon setiap hari.
“Lonjakan ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang valid dan terintegrasi semakin tinggi. Karena itu kami terus mengoptimalkan pelayanan agar kebutuhan administrasi calon peserta didik dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pemohon, Disdukcapil KBB telah menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya mengoptimalkan pelayanan di MPP dan kecamatan, membuka layanan jemput bola ke sekolah maupun lokasi strategis, serta menyesuaikan jam pelayanan apabila diperlukan.
“Kami juga memfasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan NIK dan data kependudukan agar tidak menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan SPMB,” tuturnya.
Yadi mengimbau masyarakat agar tidak menunggu hingga mendekati batas akhir pendaftaran sekolah untuk mengurus dokumen kependudukan. Menurutnya, pengecekan data sejak dini akan meminimalisasi hambatan administrasi saat proses pendaftaran berlangsung.