Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi sekaligus memanfaatkan bantuan dari berbagai pihak untuk mengaktifkan kembali TPS3R yang belum berjalan maksimal.
Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Cicukang yang tengah diusulkan melalui Kementerian Dalam Negeri.
Fasilitas tersebut diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas sekitar empat hektare, sementara lahan untuk pengolahan abu disiapkan sekitar lima hektare di wilayah Nagreg.
Baca Juga:Pemerintah Hentikan Penyaluran Minyakita untuk Bantuan Pangan, Fokus ke Pasar RakyatKemenperin Dorong Industri Manufaktur Lebih Agresif Menembus Pasar Global
“Ini sangat efektif untuk kita lakukan. Tetapi memang masih membutuhkan waktu, paling cepat satu tahun dan paling lambat dua tahun,” ujar KDS.
Sambil menunggu pembangunan fasilitas tersebut, Pemkab Bandung akan mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bank sampah di tingkat desa.
Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi solusi bertahap dalam mengurangi persoalan sampah di masyarakat.
“Nanti KDMP diaktifkan sebagai bank sampah. Offtakernya sudah kami persiapkan, tinggal komunikasi dan MoU dengan KDMP. Ini salah satu program yang bisa membantu menyelesaikan masalah sampah secara bertahap,” katanya.
Dalam rapat tersebut, antisipasi kemarau panjang juga menjadi pembahasan penting. KDS mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Perumda Air Minum Tirta Raharja untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.
Pemkab Bandung, lanjutnya, akan menyiapkan toren dan tangki air di sejumlah kecamatan sebagai cadangan distribusi air minum saat musim kemarau berlangsung.
“Saya sudah instruksikan kepada PDAM untuk mempersiapkan lokasi-lokasi yang kira-kira kekurangan air minum. Kita siapkan toren dan tangki di tiap kecamatan sehingga saat kemarau panjang datang, kita sudah punya cadangan air minum,” tuturnya.
Baca Juga:Taruna Akpol Angkatan 59 Asah Kemampuan Lapangan di Polres TasikmalayaKenaikan Harga Kedelai Masih Menekan Pengusaha Tahu-Tempe di Cianjur
Di sektor pertanian, Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan perbaikan 546 titik daerah irigasi (DI).
Dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp947 miliar, pemerintah pusat telah menyetujui alokasi Rp334 miliar pada tahun ini, sementara sisanya direncanakan pada tahun berikutnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur irigasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan yang sejalan dengan program nasional.
“Ini salah satu bukti nyata bahwa kita mendorong percepatan menuju swasembada. Ini juga bagian dari program Asta Cita Presiden yang harus kita dorong bersama,” ujarnya.