JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mematangkan arah pembangunan dan kebijakan anggaran 2026 dengan memperkuat penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Langkah itu ditegaskan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, saat memimpin Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajaran perangkat daerah, Senin (8/6/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan daerah sekaligus menyusun strategi untuk mendukung perubahan parsial Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga:Operasi Patuh Lodaya 2026 Ditunda, Polisi : Bukan Berarti Boleh Abaikan Aturan Lalu Lintas!Operasi Patuh Lodaya 2026 Ditunda, Polisi : Bukan Berarti Boleh Abaikan Aturan Lalu Lintas!
Pemerintah Kabupaten Bogor ingin memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang terukur.
Dalam arahannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa kondisi ekonomi global yang masih bergejolak menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran.
Karena itu, seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis data dan tepat sasaran.
“Di tengah gejolak ekonomi global dan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi saat ini, kita harus menghadirkan program pembangunan yang berbasis data, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,”ujarnya.
Melalui evaluasi IKU tersebut, Pemkab Bogor bersama BPS menelaah berbagai indikator pembangunan daerah untuk mengukur efektivitas program yang telah berjalan.
Hasil evaluasi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rudy juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Baca Juga:Pemkab Tasikmalaya Jajaki Kerjasama dengan Kementerian Perkuat Pengelolaan SampahDiduga Korsleting Listrik, isi Rumah Dua Lantai di Cileungsi Bogor Ludes Terbakar
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Mari bergandeng tangan memperkuat sinergi untuk menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Pemkab Bogor menargetkan evaluasi IKU dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang lebih optimal, akuntabel, dan selaras dengan harapan masyarakat.