“Jadi, Kementerian sudah membuat efek jera bagi para KPM penerima bansos. Ketika mereka terbukti sebagai pelaku judi online, mereka dicoret dari penerima bansos,” kata Ida kepada Jabar Ekspres, Rabu, 3 Juni 2026.
Namun, kebijakan serupa belum diterapkan terhadap penerima bantuan sosial yang terlibat pinjaman online.
“Kalau pinjol tidak. Judi online saja,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah tengah mencari solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau. Salah satu langkah yang sedang didorong adalah menghidupkan kembali peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
Baca Juga:HJB ke-544 Jadi Momen Evaluasi, Rudy Susmanto Akui Kemiskinan hingga Anak Putus Sekolah Masih Membayangi BogorPertamina Perkuat Ketahanan Energi Bali, Dewan Komisaris Tinjau IT Manggis
Ida mengungkapkan, Dinas Sosial Jawa Barat telah membahas rencana tersebut bersama Bank Indonesia. Kehadiran BMT diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha maupun dana darurat, sehingga tidak bergantung pada pinjaman online ataupun praktik pinjaman informal yang dikenal sebagai bank emok.
“Bank Indonesia akan menghidupkan lagi BMT, Baitul Maal wat Tamwil. Harapannya mereka bisa hadir membantu para KPM agar tidak terjerat pinjol atau bank emok,” kata Ida.
Menurut dia, koperasi maupun BMT dapat menjadi jalur pembiayaan yang lebih sehat karena memiliki mekanisme pengawasan dan tata kelola yang lebih jelas dibandingkan pinjaman informal.
Dorongan penguatan lembaga pembiayaan berbasis komunitas tersebut menjadi salah satu strategi yang tengah disiapkan pemerintah untuk menekan ketergantungan masyarakat miskin terhadap pinjaman online sekaligus mencegah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh maraknya judi online.
“Jadi ketika mereka memerlukan dana tambahan, bisa melalui koperasi atau BMT. Arahnya ke sana, bukan ke bank emok. Karena bank emok ini, yang katanya, memang mengenakan bunga yang sangat besar,” tutupnya. (Mong)