JABAR EKSPRES – Di tengah pengajuan status tanggap darurat sampah oleh Pemerintah Kota Bandung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung hingga saat ini belum menyatakan kondisi serupa.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah mencari solusi jangka panjang melalui pengelolaan sampah dari hulu.
Menurut Dadang, persoalan sampah saat ini sudah menjadi masalah yang tidak bisa dihindari oleh seluruh daerah. Namun, ia menilai penetapan status darurat bukanlah satu-satunya jalan keluar.
Baca Juga:Terekam CCTV Saat Bobol Toko, Spesialis Pencuri di Sukaraja Tasikmalaya Akhirnya Dibekuk PolisiKing Kobra Masuk Garasi Rumah Warga di Parung Panjang, Damkar Turun Tangan
“Darurat sampah itu sebenarnya bukan darurat lagi ya, memang ini kan sudah hal yang tidak bisa dihindari lagi,” kata Dadang saat ditemui usai rapat koordinasi penguatan pentahelix yang digelar di Aula Kantor Desa Tegalluar, Kabupaten Bandung, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan, Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti bukan solusi utama bagi persoalan sampah di Bandung Raya. Karena itu, Pemkab Bandung terus mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya.
KDS sapaan akrabnya mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait upaya penanganan sampah di Kabupaten Bandung.
Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas besar.
“Tadi pagi saya telepon dengan Sekjen Kemendagri. Kemungkinan kalau misalkan Danantara sekarang di Sarimukti membuat incinerator, maka di Kabupaten Bandung kita akan buat,” ujarnya.
Ia mengatakan, apabila Kementerian Lingkungan Hidup tidak merespons usulan tersebut, pihaknya mendapat tawaran dukungan dari Kemendagri untuk membangun fasilitas pengolahan sampah khusus Kabupaten Bandung.
“Alhamdulillah saya dapat tawaran dari Pak Sekjen Kemendagri akan membuat pengolahan sampah khusus untuk Bandung area atau Kabupaten Bandung saja yang minimal kapasitas 600 ton per hari. Nah, ini kan suatu solusi,” katanya.
Baca Juga:Sejumlah Pejabat Polres Tasikmalaya Berganti, Kompol Asep Muslihat Resmi Jabat WakapolresAkses Ekspor ke China Meluas, Industri Perikanan Indonesia Kian Percaya Diri Garap Pasar Global
Meski demikian, KDS memastikan Kabupaten Bandung belum akan menetapkan status darurat sampah. Sebaliknya, pemerintah daerah akan memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis desa yang telah diinstruksikan sebelumnya.
“Nanti kita akan fungsikan tiap-tiap desa. Ini kan sudah kita buatkan instruksi. Mudah-mudahan ini salah satu yang bisa mengurangi persoalan yang tentunya residunya lebih sedikit,” ucapnya.