JABAR EKSPRES – Dugaan adanya pungutan sebesar 10 persen di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi memantik perhatian kalangan mahasiswa.
Aspirasi yang disampaikan dalam isu tersebut mendapat respons terbuka dari pihak dinas yang menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Kepala DPKP Kota Cimahi, Ami, mengatakan kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang perlu disikapi secara proporsional.
Menurutnya, penyampaian aspirasi menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Baca Juga:Pria di Tajurhalang Bogor Ditemukan Tewas Gantung Diri, Diduga Terlilit UtangSapi Simental 1 Ton Bantuan Presiden Prabowo Siap Dikurbankan di Bogor
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya semua masukan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang lebih baik,” ujar Ami.
Ia menegaskan, seluruh proses administrasi maupun pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPKP Kota Cimahi hingga saat ini berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pihaknya membuka ruang komunikasi serta klarifikasi agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat dipahami secara objektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurut Ami, pengawasan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Namun, ia mengingatkan agar setiap kritik maupun dugaan yang disampaikan tetap didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami terbuka terhadap pengawasan publik. Ini bagian dari upaya bersama menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dengan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
Baca Juga:Abu Semen PT Mortar Nasional Indonesia Diduga Kembali Bocor, Warga Kemang Bogor ResahPemkab Tasikmalaya Tancap Gas Benahi Jalan Rusak, 32 Ruas Masuk Prioritas
Menurut dia, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting agar pembangunan di Kota Cimahi berjalan optimal dan tepat sasaran.
DPKP Kota Cimahi, kata Ami, juga akan terus memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Di sisi lain, respons terbuka yang ditunjukkan DPKP Kota Cimahi mendapat apresiasi dari kalangan mahasiswa. Ketua SMHI, Zulkifli, menilai langkah yang diambil pihak dinas menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga transparansi serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.