Jabar Ekspres – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan mendorong percepatan pembangunan Underpass Gatot Subroto Kota Cimahi. Menurutnya pihak Pemkot Cimahi dan Pemprov Jawa Barat perlu koordinasi intens agar pembangunan infrastruktur strategis itu bisa tepat sasaran.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menguraikan, proyek itu cukup dinanti masyarakat. Hadirnya underpass itu diharapkan bisa menjadi solusi atas kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Proyek tersebut telah direncanakan beberapa waktu sebelumnya. Dan bakal dieksekusi pada 2026 ini. “Seharusnya memang tahun ini bisa direalisasikan, ” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (21/5).
Baca Juga:Remaja 18 Tahun Curi Kabel di Ciseeng Bogor, Sempat Dihajar Massa Sebelum DimediasiDidatangkan dari Bima NTB, Sapi Kurban di Cibinong Bogor Dibanderol Rp15 Juta hingga Rp45 Juta
Mantan Ketua DPRD Kota Bandung itu melanjutkan, agar pembangunan tidak meleset maka Pemkot Cimahi perlu koordinasi intens dengan Pemprov Jawa Barat. “Kami mendorong baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Cimahi untuk terus berkoordinasi. Agar bisa direalisasikan dan tepat waktu, ” urainya.
Legislator dapil Kota Bandung – Cimahi itu menjelaskan, tender untuk proyek itu telah dilakukan. Diharapkan pememang bisa segera diputuskan dan bisa segera memulai proyek.
Sehingga sampai akhir 2026 nanti, proyek tersebut bisa tuntas dan difungsikan. “Kalau Juni ini bisa mulai, kami yakin bisa tuntas, ” katanya.
Namun ia juga menekankan agar proses tender bisa berjalan dengan adil, baik dan transparan. Sehingga kontraktor yang terpilih adalah yang terbaik dan berpengalaman. Ujungnya juga nanti pada kualitas proyek yang dikerjakan.
Tedy menegaskan, proyek itu cukup penting dan dibutuhkan masyarakat. Khususnya warga sekitar. Lokasi tersebut rawan macet, mengingat intensitas kereta api yang melintasi juga cukup padat.
Di sisi lain, berdasarkan data LPSE Jawa Barat, tender proyek underpass itu telah dilakukan. Pagu anggaran proyek di bawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) itu juga tidak sedikit. Yaitu tembus Rp 150 miliar. (son)