Ia meminta seluruh pihak mulai dari mitra, SPPI, korcam hingga korwil lebih serius memastikan dapur MBG memenuhi syarat dan ketentuan.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aang Munawar. Ia menyebut hasil monitoring memperlihatkan banyak dapur MBG belum memenuhi standar pengawasan makanan.
“Monitoring di lapangan belum standar. Kami melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa dapur di empat kecamatan, ternyata masih banyak dapur yang belum memenuhi standar. Apalagi kalau kita evaluasi semuanya,” sebut Aang.
Baca Juga:Anggaran MBG 2026 Dipangkas jadi Rp268 Triliun?Menkeu Optimis Rupiah Menguat, Sebut Ini Alasannya!
Menurutnya, pengawasan makanan tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kesehatan ribuan siswa penerima manfaat MBG. Ia menegaskan pihak sekolah juga harus berani menolak makanan yang dinilai tidak layak konsumsi demi mencegah risiko gangguan kesehatan pada anak.
Ia memastikan DPRD akan memperketat fungsi pengawasan apabila persoalan serupa terus berulang, mengingat program MBG menyasar anak-anak sekolah sebagai generasi penerus. (Hendi)