“Jika tidak diantisipasi, total subsidi dan kompensasi energi bisa mendekati Rp700 triliun. Ini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan fiskal nasional,” katanya.
Sugeng juga mengingatkan bahwa cadangan minyak terbukti Indonesia saat ini hanya tersisa sekitar 2,4 miliar barel atau diperkirakan bertahan sekitar 12 tahun ke depan.
Karena itu, ia mendorong agar hilirisasi migas diarahkan untuk kebutuhan industri petrokimia bernilai tambah tinggi, bukan hanya untuk konsumsi energi semata.
Baca Juga:Telkomsel Gelar Roadshow “Terpujilah GURU” di Sumedang, Bekali Guru Hadapi Era AIHonda Daya Jayadi Racing Team Tunjukkan Performa Kompetitif di Putaran Perdana Kejurnas MotoPrix 2026 Region B
Di sisi lain, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Supeni Inten Cahyani menjelaskan pemerintah tengah merevisi kebijakan energi nasional yang mengakomodasi target Net Zero Emission (NZE) 2060, termasuk membuka peluang pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baseload nasional.
DEN juga merumuskan sejumlah strategi jangka pendek seperti percepatan de-dieselisasi pembangkit listrik terpencil, penataan regulasi EBT, penerapan skema insentif-disinsentif energi fosil, hingga hilirisasi mineral kritis seperti nikel dan tembaga untuk mendukung industri baterai nasional.
“Seluruh target EBT tidak akan berjalan optimal tanpa terciptanya demand creation melalui penguatan industri manufaktur nasional,” jelasnya.
Dari sisi kesiapan infrastruktur, EVP Energi Hidro dan Aneka EBT PT PLN (Persero), Ardian Inkaresa menyebut bauran energi listrik nasional hingga April 2026 masih didominasi PLTU batu bara sebesar 65-66 persen dan gas sekitar 15-16 persen.
Sementara porsi EBT baru mencapai 15,11 persen yang sebagian besar berasal dari PLTA dan panas bumi.
Untuk menjawab target pemerintah mencapai 100 GW EBT, PLN mulai mengembangkan sistem Shadow Follower yang mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS).
PLN juga mulai menjalankan program pengadaan besar bertajuk “Program Gigawatt” melalui proyek PLTS Mentari Nusantara 1 sebesar 1 GW.
Baca Juga:Orderan Lancar, Dompet Aman! Rekomendasi HP Bekas Terbaik untuk Ojol Mei 2026 di Bawah 2 JutaModal Hemat Orderan Melesat! 5 Rekomendasi HP Ojol di Bawah 2 Juta Terbaik Mei 2026
Program tersebut diproyeksikan mampu menekan biaya pokok penyediaan listrik hingga Rp7,4 triliun per tahun serta mengurangi impor BBM diesel sekitar 2,7 juta kiloliter.
Sementara Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan target transisi energi secara populis tanpa mempertimbangkan realitas ekonomi nasional.
Ia menyoroti lambannya reformasi hukum sektor hulu migas, termasuk revisi UU Migas yang belum rampung sejak 2008 dan rumitnya birokrasi lintas kementerian yang dinilai menjadi penghambat investasi.