JABAR EKSPRES – Ketidakpastian energi global kembali menjadi sorotan serius. Lonjakan harga minyak dunia, konflik geopolitik Timur Tengah, hingga ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dinilai menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).
Isu strategis tersebut mengemuka dalam “Seri Dialog XXI Forum Dialog Nusantara (FDN)” bertajuk Navigasi Gejolak Energi Global dan Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, Dewan Energi Nasional, hingga praktisi industri energi nasional di Jakarta.
Forum itu menyoroti bahwa transisi energi kini bukan lagi sekadar agenda lingkungan, tetapi sudah menjadi kebutuhan ekonomi dan strategi menjaga ketahanan nasional di tengah tekanan global yang semakin tidak menentu.
Baca Juga:Telkomsel Gelar Roadshow “Terpujilah GURU” di Sumedang, Bekali Guru Hadapi Era AIHonda Daya Jayadi Racing Team Tunjukkan Performa Kompetitif di Putaran Perdana Kejurnas MotoPrix 2026 Region B
Dewan Penasihat sekaligus Co-Founder FDN, Ilham Akbar Habibie mengungkapkan, Indonesia saat ini berada dalam posisi rentan karena konsumsi energi domestik telah melampaui dua kali lipat dari kapasitas produksi riil nasional.
Kondisi tersebut membuat Indonesia sangat bergantung pada impor hidrokarbon di tengah gejolak geopolitik dunia yang terus memanas.
Menurutnya, upaya mengejar target produksi minyak nasional hingga 1 juta barel per hari bukan perkara mudah. Dibutuhkan waktu panjang, reformasi fiskal, serta perbaikan skema kontrak kerja sama agar Indonesia mampu bersaing dengan negara tetangga dalam menarik investasi migas global.
“Indonesia tidak bisa terus bergantung pada energi fosil impor. Perlu keberanian membangun elektrifikasi massal dan infrastruktur energi baru yang ditopang regulasi jangka panjang yang konsisten agar investor global percaya,” ujarnya dalam forum diskusi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai gejolak harga minyak dunia memberikan tekanan berat terhadap APBN nasional.
Ia memaparkan, asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel kini jauh meleset karena realisasi pasar global telah menyentuh angka 105 dolar AS per barel. Kondisi tersebut diperparah dengan nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp17.200 hingga Rp17.600 per dolar AS.
Akibatnya, beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan melonjak drastis, termasuk subsidi Pertalite serta impor LPG 3 kilogram yang mencapai 8 juta metrik ton per tahun.