JABAR EKSPRES — Polemik rencana alih fungsi SDN Baros Mandiri 7 menjadi gedung baru SMP Negeri 6 Cimahi terus bergulir. Penolakan dari orang tua siswa hingga pihak sekolah membuat Pemerintah Kota Cimahi mulai membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengakui proses sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat menjadi bagian penting yang harus dibenahi sebelum keputusan diambil.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat langsung kondisi riil sekolah, mulai dari jumlah siswa hingga tingkat keterisian rombongan belajar di SDN Baros Mandiri 7.
Baca Juga:Arus Balik Puncak Didominasi Kendaraan ke Jakarta, Jalur Kembali Normal Dua ArahPolisi Gagalkan Tawuran di Parung Panjang Bogor, 14 Pemuda dan 8 Sajam Diamankan
“Yang perlu kita ketahui, cek dulu muridnya di SDN Baros Mandiri 7 ini ada berapa? Ada berapa rombel di sana? Kemudian yang terisi berapa? Ya. Jadi kalau memang itu tidak terisi, umpamanya, dan di Mandiri 3 masih banyak yang kosong, kenapa tidak?,” kata Ngatiyana saat ditemui di Mal Pelayanan Publik Cimahi, Senin (18/5/26).
Pemkot Cimahi menilai kebutuhan ruang belajar tingkat SMP saat ini jauh lebih mendesak. Di sisi lain, jumlah siswa di beberapa sekolah dasar disebut terus menurun.
Ngatiyana menegaskan, skema yang dibahas bukan membubarkan siswa yang sudah aktif belajar, melainkan menghentikan penerimaan siswa baru apabila kapasitas sekolah dinilai tidak efektif lagi.
“Bukan terus yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu dibubarin, tidak. Namun mengurangi tidak menerima untuk SD yang kelas 1. Karena di situ hanya berapa kelas, dan sedang kebutuhan di Cimahi ini adalah membutuhkan lulusan SD untuk masuk SMP, sedang SMP sangat kurang,” ujarnya.
Ia mengatakan opsi pengalihan fungsi gedung menjadi SMP muncul untuk mengurangi jumlah lulusan SD yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri tingkat menengah pertama.
“Bagaimana dengan lokasi ataupun SDN Baros Mandiri 7 ini apabila muridnya kurang, kita evaluasi dan kita jadikan SMP, sehingga mengurangi siswa-siswa yang tidak masuk SMP,” kata dia.
Meski demikian, rencana tersebut justru memicu kekhawatiran di kalangan wali murid. Mereka menilai keberadaan SDN Baros Mandiri 7 bukan hanya soal gedung sekolah, tetapi juga akses pendidikan dasar bagi warga sekitar yang sudah berjalan puluhan tahun.