JABAR EKSPRES – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, merespons wacana pemekaran desa di Jawa Barat yang belakangan semakin menguat. Meski demikian, hingga saat ini belum ada usulan resmi terkait pemekaran desa yang masuk ke Komisi I DPRD Jawa Barat.
Rafael mengungkapkan, Komisi I DPRD Jawa Barat memang sempat melakukan diskusi terkait rencana pemekaran desa tersebut, termasuk membahas peluang dan tantangan dalam proses pelaksanaannya.
“Kami juga pernah berkonsultasi juga ke Kemendagri,” katanya, Rabu (13/5).
Politikus Dedi Mulyadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai, wacana pemekaran desa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat turut menjadi respons atas polemik pemekaran daerah yang saat ini masih terhambat moratorium.
“Kalau pemekaran desa masih memungkinkan,” jelasnya.
Baca Juga:Prodi KPI UNIK Cipasung Bekali Mahasiswa Skill Jurnalistik Profesional175 Calon Haji Kabupaten Tasikmalaya Kloter 29 Siap Diberangkatkan ke Tanah Suci
Menurut Rafael, pemekaran desa juga dinilai dapat menjadi upaya penyegaran fiskal di Jawa Barat. Pasalnya, jumlah desa di Jawa Barat masih lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
“Jadi makin dimekarkan, fiskalnya makin nambah, itu intinya,” ujarnya.
Meski begitu, Rafael menegaskan hingga kini belum ada usulan resmi atau formal yang diajukan ke DPRD Jawa Barat terkait rencana pemekaran desa tersebut.
Belum ada secara formilnya ya, belum,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemekaran wilayah di Jawa Barat, baik pemekaran kabupaten/kota maupun desa.
Menurut Dedi, pemekaran wilayah merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan fiskal di Jawa Barat.
Ia menjelaskan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Namun, jumlah kabupaten/kota serta desa di Jawa Barat masih lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Saat ini, Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota, 5.312 desa, dan 645 kelurahan. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota dengan 7.810 desa dan 753 kelurahan. Adapun Jawa Timur memiliki 39 kabupaten/kota, 7.724 desa, dan 777 kelurahan.
Menurut Dedi, keterbatasan jumlah wilayah administratif tersebut berdampak pada distribusi kemampuan fiskal yang belum merata di Jawa Barat.
Baca Juga:Gudang Oli Bekas di Gunung Putri Bogor Ludes Terbakar, Dipicu Oli Mendidih dan MeluberBupati Tasikmalaya Rotasi Empat Pejabat Eselon II, Jabatan Kadinkes Kini Kosong
“Sehingga, ada daerah yang sangat besar penduduknya tapi kecil fiskalnya,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (12/5/2026).(son)