JABAR EKSPRES – Di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat mulai mengevaluasi pengelolaan sampah dan sistem IPAL di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Evaluasi tersebut dilakukan menyusul potensi meningkatnya volume sampah organik dari aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai berjalan di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat, Ibrahim Aji mengatakan, pihaknya tengah melakukan verifikasi lapangan ke sejumlah SPPG untuk memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga:Usai Mengamuk di RS, Pria Disabilitas Ditemukan Tewas Tenggelam di Situ Cikaret CibinongPertamina Perkuat Aliansi Strategis untuk Dorong Inovasi Digital di Sektor Hulu Migas
“Kalau untuk jumlah sampah organik yang dihasilkan, saat ini kami belum bisa menyampaikan secara pasti karena verifikasi lapangan ke sejumlah SPPG masih berlangsung dan belum seluruhnya selesai,” ujar Ibrahim saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, sampah organik menjadi perhatian utama karena aktivitas dapur MBG berpotensi menghasilkan limbah makanan dalam jumlah cukup besar setiap hari.
Selain menghitung volume sampah, DLH juga tengah memastikan keberadaan outtaker atau pihak yang mengambil dan mengelola sampah organik dari setiap SPPG.
“Selain itu, kami juga masih mengecek apakah sudah ada outtaker atau pihak pengambil sampah organik tersebut. Namun pada umumnya, sampah organik dari SPPG memang sudah memiliki outtaker atau pihak yang menampung,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan outtaker penting untuk mencegah penumpukan sampah organik di lingkungan dapur MBG. Sampah tersebut nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan kompos maupun pakan ternak.
Tak hanya soal sampah padat, DLH Bandung Barat juga mulai menyoroti sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap SPPG MBG. Persoalan limbah cair dinilai berpotensi menjadi masalah lingkungan apabila tidak ditangani secara serius sejak awal.
“Sekalian juga kami lakukan internalisasi dengan sistem IPAL, karena persoalan IPAL ini juga menjadi isu yang perlu diperhatikan ke depannya,” ujar dia.
Baca Juga:Wagub Jateng Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Pati, Jamin Pendidikan dan Pendampingan Hukum KorbanKemendikdasmen Kolaborasikan Sejumlah Program dengan DBL Indonesia, Salah Satunya Super Teacher
“Jangan sampai program MBG berjalan baik, tetapi di sisi lain muncul persoalan lingkungan baru akibat pengelolaan sampah dan limbah yang tidak optimal. Karena itu pengawasan dan evaluasi terus kami lakukan,” pungkas Ibrahim. (Wit)