JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bandung Barat menyoroti masih banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemkab Bandung Barat, termasuk posisi kepala sekolah dan pejabat struktural yang hingga kini belum terisi definitif.
Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi menegaskan pihaknya meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera menuntaskan pengisian jabatan strategis dalam waktu dua bulan ke depan.
Baca Juga:DPRD KBB Ultimatum Pengembang Emeralda, Yana Priatna Wajib Hadir di Mediasi TerakhirAib Pelayanan Disdukcapil KBB Terbongkar, DPRD Desak Tindak Tegas Praktik Calo
“Pengisian jabatan harus segera diselesaikan. Jangan terlalu lama diisi pelaksana tugas karena itu berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan dan jalannya pemerintahan,” kata Sandi, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau open bidding sebelumnya telah berjalan. Saat ini pemerintah daerah tinggal melanjutkan tahapan rotasi mutasi ASN dan pengisian jabatan struktural yang masih kosong.
Selain pejabat birokrasi, DPRD juga menyoroti banyaknya posisi kepala sekolah yang belum terisi definitif. BKPSDM disebut tengah melakukan pemetaan untuk pengisian kepala sekolah di tingkat TK, SD hingga SMP negeri di Bandung Barat.
“Pengisian kepala sekolah juga harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan,” ujarnya.
Tak hanya soal kekosongan jabatan, DPRD juga menyoroti lemahnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah perangkat daerah. Fenomena pegawai berada di luar kantor saat jam kerja disebut masih sering ditemukan.
“Disiplin ASN harus ditegakkan. Tidak boleh ada pegawai yang berkeliaran atau nongkrong saat jam kerja tanpa alasan jelas,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD KBB berencana memanggil seluruh Subbagian Kepegawaian dari masing-masing perangkat daerah untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal ASN.
Baca Juga:Beredar Akun Palsu Soal Mutasi ASN, BKPSDM KBB Pastikan Itu HoaksTak Semua ASN Bisa Rebahan, Enam Dinas di KBB Tetap Wajib Ngantor
DPRD juga meminta pemerintah daerah mulai menerapkan pemetaan kompetensi ASN berbasis merit sistem serta menyusun database talent pool untuk pengisian jabatan strategis.
“Kalau rekomendasi ini tidak segera dijalankan, tentu kami akan memperketat fungsi pengawasan, termasuk melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait,” pungkas Sandi. (Wit)