JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tengah mempersiapkan sistem peringatan dini banjir sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi bencana di sejumlah wilayah langganan genangan.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa, mengatakan sistem tersebut dirancang untuk memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat sebelum banjir terjadi, terutama di kawasan yang telah dipetakan memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Informasi sebelum kejadian, seperti early warning. Ketika hal itu berjalan, masyarakat dapat lebih cepat mengambil langkah antisipasi,” ujar Zeis, Jumat (8/5/2026).
Baca Juga:Wamenkop Tegaskan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Anggota KoperasiPemkab Bogor Berharap Hibah Lahan Pangkas Anggaran Jalur Tambang
Menurutnya, penyusunan sistem ini mengacu pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan banjir yang telah dilakukan berdasarkan Peta Lokasi Terdampak Curah Hujan Tinggi Kabupaten Bandung.
Peta tersebut disusun dari kolaborasi data BMKG Stasiun Geofisika Bandung, BPBD Kabupaten Bandung, serta analisis spasial terbaru.
Zeis menjelaskan, pemetaan itu membagi wilayah Kabupaten Bandung ke dalam beberapa zona kerawanan, mulai dari kawasan banjir utama, zona limpasan sungai, daerah transisi, hingga wilayah rawan longsor.
“Untuk zona banjir utama, wilayah seperti Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang masih menjadi titik paling rentan karena berada di dataran rendah Cekungan Bandung, ditambah luapan Sungai Citarum dan buruknya sistem drainase,” katanya.
Sementara itu, Majalaya, Rancaekek, dan Cicalengka masuk kategori zona banjir dan limpasan sungai yang dipengaruhi curah hujan tinggi lokal serta kiriman debit air dari kawasan hulu.
Adapun Soreang, Kutawaringin, dan Katapang termasuk zona peralihan yang tetap berpotensi mengalami genangan atau cileuncang saat intensitas hujan meningkat.
Zeis menegaskan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Selain menyiapkan sistem peringatan dini, Pemkab Bandung juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui pendekatan pentaheliks, termasuk pemerintah pusat dan provinsi.
Baca Juga:Dorong Investasi Energi Bersih Berbasis Teknologi, Pertamina dan LanzaTech Teken MoU,Pemprov Jateng Dukung Penuh Penerapan Zero ODOL 2027
“Kami dapat mengidentifikasi penyebab banjir. Namun, banjir merupakan persoalan kompleks, membutuhkan upaya pemangku kebijakan lainnya,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan sedimentasi sungai yang menjadi salah satu faktor banjir masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga diperlukan sinergi lintas sektor agar solusi yang dijalankan lebih menyeluruh.