JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo apabila proses beauty contest yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung mengalami kegagalan.
Rencana pengambilalihan tersebut nantinya akan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD), meski hingga kini masih dalam tahap pertimbangan dan identifikasi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, Rabu (6/5/2026). Ia mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat terkait opsi pengelolaan Bandung Zoo.
Baca Juga:Wagub Jateng Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Pati, Jamin Pendidikan dan Pendampingan Hukum KorbanKemendikdasmen Kolaborasikan Sejumlah Program dengan DBL Indonesia, Salah Satunya Super Teacher
“Yang paling penting, tugas dari Pak Gubernur adalah memastikan satwa dan pegawai dalam kondisi aman. Satwanya sehat dan sejahtera, demikian juga pegawai,” katanya.
Menurutnya, proses beauty contest yang digelar Pemerintah Kota Bandung semula ditargetkan rampung pada awal Mei 2026. Namun, proses tersebut mengalami kendala sehingga diperkirakan baru selesai pada akhir Mei.
Akibatnya, terdapat jeda waktu sekitar tiga minggu yang perlu diantisipasi, terutama terkait keberlangsungan operasional dan kesejahteraan satwa maupun pegawai.
“Yang tanggung jawab untuk Pegawai dan Satwa itu Pemkot Bandung dan di-backup oleh kami,” ujarnya.
Herman juga mengungkapkan bahwa pada Kamis (7/5/2026), pihaknya langsung berkoordinasi dengan sekitar 15 penyedia pakan satwa guna memastikan tidak ada penurunan kualitas maupun jumlah pakan.
Terkait kemungkinan pengambilalihan, Herman menegaskan Pemprov Jabar siap mengambil langkah tersebut jika memang diperlukan.
“Mudah-mudahan lancar beauty contest. kalaupun nanti ada hal yang lain, Pemprov siap untuk takeover,” cetusnya.
Baca Juga:Guru Honorer Tasikmalaya Desak Kejelasan Status dan Gaji, DPRD Siap Dorong ke PusatNyalip dari Kanan, Pemotor Tewas Tabrakan dengan Pikap di Ciseeng
Mengenai skema pengelolaan melalui BUMD, Herman menyebut saat ini masih dalam tahap kajian. Pasalnya, sejumlah aspek perlu dipertimbangkan, termasuk kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi konservasi satwa.(Son)