JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengancam sanksi tegas bagi ASN MPP yang tak mampu memberikan pelayanan maksimal.
Penegasan itu disampaikan usai apel internal di Mal Pelayanan Publik (MPP) lingkungan Pemkab Bandung Barat, Selasa (5/5/2026) sore.
Ia mengakui, keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik masih kerap terjadi dan dinilai belum memenuhi harapan.
Baca Juga:Tebang Bambu Berujung Maut, Pria 60 Tahun Tewas Tertimbun Longsor di Dramaga Bogor,Pria Lansia Tertimbun Longsor saat Tebang Bambu di Dramaga Bogor, BPBD Lakukan Pencarian
“Persoalan di MPP bukan hanya soal percaloan, tetapi juga menyangkut sikap, responsivitas, dan integritas petugas dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, setiap petugas wajib hadir dengan sikap ramah, profesional, dan penuh tanggung jawab.
“ASN yang tidak siap menjalankan tugas pelayanan dengan baik dipersilakan melapor kepada pimpinan agar bisa digantikan. Pelayanan harus berorientasi pada kenyamanan dan kepuasan masyarakat,” tegasnya.
Ia menetapkan batas waktu 30 hari untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan MPP.
“Dalam 30 hari harus ada perubahan nyata. Jika masih ditemukan persoalan yang sama, saya akan mengambil langkah tegas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, khususnya keterlibatan ASN dengan calo.
“Setiap pelanggaran akan ditindak tegas hingga sanksi pemberhentian tidak hormat,” ujarnya.
Baca Juga:Sindikat Curanmor Jonggol Terbongkar, Pelaku dan Dua Penadah Dibekuk PolisiNobar Berujung Maut, Bobotoh Muda di Tasikmalaya Tewas Diduga Dikeroyok
Proses investigasi pun dipastikan dipercepat, termasuk melalui pemeriksaan rekaman CCTV dan penelusuran data.
“Semua keluhan masyarakat adalah tanggung jawab kami. ASN harus hadir sebagai solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Pelayanan harus bersih, transparan, dan berintegritas,” tandasnya. (Wit)