“Dalam banyak kasus pengadaan, pola seperti ini sering berujung pada pembengkakan biaya proyek. Penting untuk ditelusuri siapa yang diuntungkan dari ekspansi ini,” tegas Ahmad.
Ia menegaskan, pernyataannya bukan tuduhan, melainkan dorongan agar dilakukan audit menyeluruh. Forum juga menyoroti lemahnya pengawasan lintas lembaga, keterlambatan pencairan anggaran, serta minimnya strategi khusus untuk wilayah sulit dijangkau.
Jika tidak segera diperbaiki, program yang seharusnya menjadi tulang punggung intervensi gizi nasional ini berisiko kehilangan efektivitasnya.
Desak Audit Independen
Baca Juga:Unikom Berduka: Rektor Kenang Perjuangan Ibunda untuk Pendidikan TinggiKlaim JHT hingga Rp15 Juta Kini Bisa Lewat Aplikasi JMO
Atas temuan itu, Forum Transparansi MBG Jawa Barat mendesak dilakukan audit independen terhadap perencanaan dan pembangunan SPPG di Sumedang.Audit diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial: Apakah penentuan jumlah unit sudah berdasarkan data yang valid? Siapa yang memutuskan penambahan unit? Apakah ada konflik kepentingan dalam proses tersebut?
“Yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi penuh. Tanpa itu, publik akan terus bertanya-tanya, apakah program ini benar-benar untuk masyarakat atau justru dimanfaatkan pihak tertentu,” pungkas Ahmad. (bbs)