BANDUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi masyarakat, di lapangan justru memunculkan persoalan serius di Kabupaten Sumedang. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus bertambah, padahal kebutuhan riil di banyak kecamatan sudah terpenuhi.
Investigasi awal Forum Transparansi MBG Jawa Barat menemukan indikasi kelebihan pasokan (over-supply) fasilitas di beberapa kecamatan. Paling mencolok terjadi di Cimalaka dan Tanjungmedar.
Koordinator Forum Transparansi MBG Jawa Barat, Ahmad Agung Suryana, mengatakan persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa. “Kalau hanya satu atau dua kasus, mungkin bisa disebut kekeliruan. Tapi kalau polanya berulang di beberapa wilayah, patut diduga ada masalah perencanaan, bahkan ada kepentingan lain di baliknya,” ujar Ahmad, Selasa (21/4/2026).
Baca Juga:Unikom Berduka: Rektor Kenang Perjuangan Ibunda untuk Pendidikan TinggiKlaim JHT hingga Rp15 Juta Kini Bisa Lewat Aplikasi JMO
Menurut regulasi, satu unit SPPG memiliki kapasitas produksi 2.500 hingga 3.000 porsi per hari. Dengan jarak distribusi maksimal 6 kilometer, jumlah unit seharusnya bisa dihitung secara tepat sesuai kebutuhan.
Namun kenyataannya berbeda. Jumlah SPPG terus bertambah, sementara tingkat utilisasinya justru berpotensi turun drastis. Di Kecamatan Tanjungmedar, misalnya, terdapat 7.124 penerima manfaat. Kebutuhan ideal hanya 2 hingga 3 unit. Tapi jumlah SPPG yang sudah ada dan direncanakan mencapai 8 unit.
Jika semua beroperasi, setiap unit hanya melayani sekitar 600–800 porsi kurang dari sepertiga kapasitas maksimal. Pola serupa terjadi di Cimalaka. Dengan 19.268 penerima manfaat, idealnya cukup 6–7 unit. Namun jumlah unit berpotensi mencapai 12.
Perencanaan Tak Sinkron
Forum juga menemukan lemahnya sinkronisasi data dan perencanaan. Banyak unit dibangun di wilayah terpencil tanpa strategi distribusi yang jelas, sementara di daerah yang sudah cukup terlayani justru terus ditambah unit baru.
Proses pembangunan yang berjalan paralel di banyak titik menimbulkan dugaan bahwa pengendalian perencanaan tidak berjalan ketat dan terpusat. Akibatnya, risiko pemborosan anggaran semakin besar.
Diduga Ada Ekonomi Proyek
Meski belum ada bukti hukum, Forum Transparansi MBG Jabar menilai pola yang muncul membuka ruang dugaan adanya “ekonomi proyek” dalam pembangunan SPPG. Indikasinya:
- Penambahan unit jauh melampaui kebutuhan riil
- Pembangunan terus berjalan meski kapasitas sudah mencukupi
- Pemilihan lokasi yang kurang rasional dari sisi pelayanan