JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyambut positif dorongan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penguatan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Barat.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Rabu (15/4).
Ia menekankan pentingnya keselarasan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, terutama dalam sektor infrastruktur dasar seperti jalan.
Baca Juga:Tekankan Ekonomi Kerakyatan, Ahmad Luthfi Minta Bank Jateng Prioritaskan KUR Diduga Alami Gangguan Jiwa, Mahasiswa di Dramaga Bogor Bacok Bibinya Usai Salat Subuh
Dalam arahannya, Dedi mendorong agar pemerintah kota dan kabupaten mengalokasikan minimal 7,5 persen dari APBD tahun 2027 untuk pembangunan dan perbaikan jalan.
Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan APBD.
“Jika tidak (alokasi 7,5 persen.red) maka saya tidak akan menandatangani R-APBDnya,” sebutnya.
Menanggapi hal itu, Iwan Suryawan menilai langkah tersebut sebagai upaya memperkuat sinkronisasi pembangunan lintas pemerintahan.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan daerah sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan searah dan tidak tumpang tindih.
“Memang harus ada komunikasi baik antara Pemkot dan Kabupaten. Jadi programnya nyambung antara provinsi dan nasional,” jelasnya, Jumat (17/4).
Ia juga menekankan pentingnya penguatan data di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat memberikan dampak yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga:Berawal dari Nongkrong Pemuda, Polisi Bongkar Peredaran Obat Keras di BogorProyek PJU Rp32,7 Miliar di Narogong Belum Optimal, Masih Jadi PR Pemprov Jabar
Menurut Iwan, salah satu fokus utama dari kebijakan tersebut adalah peningkatan konektivitas wilayah. Alokasi 7,5 persen APBD diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sekaligus melengkapi proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi.
Dia mencontohkan salah satu rencana strategis seperti pembangunan Jalur Puncak II yang bertujuan membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan yang selama ini relatif terisolasi.
“Ini kan berupaya unguk menghidupkan ekonomi daerah yang selama ini terisolasi,” jelasnya.
Bagi Iwan, pembangunan itu tidak akan maksimal jika tanpa dukungan Kota Kabupaten. “Singkronisasi jadi penting. Jalur utama dibangun tapi jalur kotanya tidak ya tidak akan efektif,” bebernya.(son)