JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bandung menargetkan pemerataan layanan dasar, khususnya kesehatan, yang saat ini telah mencapai 85 persen. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan masih ada sekitar 15 persen yang harus dikejar agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses layanan yang merata dan berkeadilan.
Dari tiga layanan dasar yang menjadi perhatian, Farhan menyebut layanan kesehatan berada di angka 85 persen, akses pendidikan 84 persen, dan administrasi umum 83 persen. Menurutnya, sisa kekurangan tersebut harus ditutup melalui kolaborasi, termasuk keterlibatan layanan kesehatan berbasis masyarakat.
“Nah, saya masih melihat bahwa kita masih harus mengejar 15 persennya ini bisa kita cover dari mana? Dari kehadiran layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Primaya Rajawali Hospital, Rabu (15/4/26).
Baca Juga:Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Ungkap Kebocoran PAD hingga Rp200 M, Pemkab Didesak Bentuk PansusKang Eful Dorong Ketahanan Pangan untuk Pemenuhan Gizi Keluarga
Ia menekankan, layanan kesehatan di Kota Bandung ke depan harus berbasis kewilayahan. Hal ini menyesuaikan dengan regulasi Kementerian Kesehatan yang tidak lagi memperbolehkan fasilitas kesehatan mengklaim diri sebagai layanan spesialis murni, melainkan tetap harus menyediakan layanan umum dengan kekhususan tertentu.
Farhan juga mengungkapkan adanya rencana perubahan status rumah sakit khusus gigi dan mulut menjadi RSUD dengan kekhususan, sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan.
“Karena setiap layanan kesehatan sekarang sesuai dengan peraturan menteri kesehatan itu tidak boleh mengklaim dirinya sebagai layanan kesehatan spesialis. Tetapi harus tetap memberikan layanan kesehatan umum dengan kekhususan,” jelasnya.
Menurutnya, pembukaan akses layanan seluas-luasnya menjadi kunci agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Skema pembiayaan pun akan didukung melalui BPJS serta program Universal Health Coverage dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota.
“Insyaallah layanan kesehatan untuk masyarakat di Kota Bandung ini akan bisa meluas,” kata dia.
Farhan mengakui, perluasan layanan kesehatan membawa konsekuensi baru, yakni meningkatnya transparansi dan munculnya kasus-kasus yang sebelumnya tidak terlihat.
Namun di sisi lain, persoalan klasik seperti pelayanan lambat di IGD atau pasien tertahan karena biaya disebutnya hampir tidak lagi terjadi.
Baca Juga:Bergerak di Tengah Tantangan Global, Armada Kapal Pertamina Topang Distribusi EnergiKuliah S2 Sambil Kerja, MM UM Bandung Sasar Alumni Aktif dengan Skema Beasiswa
“Atau, istri dan anak yang baru dilahirkan tidak bisa keluar dari rumah sakit bersalin karena tidak ada biaya untuk menebusnya, itu sudah hampir tidak ada,” ungkapnya.