JABAR EKSPRES – Pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar, menilai gaya kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan masih perlu penguatan, khususnya dalam hal fokus dan konsistensi penyelesaian berbagai persoalan strategis di Bandung.
Dalam keterangannya, Achmad menyampaikan bahwa sejumlah program yang saat ini berjalan menunjukkan adanya upaya perbaikan tata kota. Namun, ia melihat pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dan masih menyisakan berbagai persoalan turunan yang belum terselesaikan secara tuntas.
“Secara kebijakan, arah pembangunan kota sudah terlihat. Tetapi dalam implementasinya, masih ditemukan kesan belum fokus karena banyak isu berjalan bersamaan tanpa penyelesaian yang komprehensif,” ujarnya kepada Jabaekspres, Selasa (14/4).
Baca Juga:Pemkab Bandung dan Pemprov Jabar Dinilai Lalai Jalankan Fungsi Pengawasan Lingkungan Hidup, Ini Tuntutan WALHI13 Kecamatan Diterjang Banjir dan Puting Beliung, Bupati Bandung Turun Tangan Siapkan Rp3 Miliar
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pembangunan jaringan kabel ducting. Program ini dinilai penting untuk meningkatkan estetika dan keamanan kota.
Namun, di beberapa titik, pelaksanaannya memunculkan keluhan masyarakat, baik dari sisi teknis pekerjaan maupun dampak terhadap aktivitas warga.
Achmad menilai, persoalan tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarperangkat daerah serta perencanaan yang lebih matang.
“Program infrastruktur seperti ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan sejak awal,” katanya.
Selain itu, implementasi proyek Bus Rapid Transit (BRT) juga menjadi perhatian. Sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem transportasi publik, BRT diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga.
Namun demikian, dalam prosesnya, proyek ini turut berdampak pada kelompok masyarakat tertentu, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL).
Di kawasan Cicadas, misalnya, hingga saat ini masih berlangsung proses penyesuaian antara pemerintah dan para PKL terdampak. Belum tercapainya kesepakatan dinilai sebagai indikasi bahwa aspek sosial dalam kebijakan belum sepenuhnya terakomodasi.
Baca Juga:Bandung Masih Sering Hujan! Ini 5 Rekomendasi Jas Hujan Awet Harga di Bawah Rp100 RibuanPolisi Selidiki Kasus Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung, Sejumlah Saksi Diperiksa
“Pendekatan terhadap masyarakat terdampak menjadi kunci. Dialog yang intensif dan solusi yang saling menguntungkan perlu terus didorong agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi,” ungkap Achmad.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur dasar seperti jalan rusak juga masih menjadi perhatian masyarakat. Beberapa ruas jalan di berbagai wilayah Kota Bandung dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup mengganggu aktivitas harian warga.