JABAR EKSPRES – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 saat ini tengah mengalami tekanan, terlebih di tengah lonjakan harga minyak dunia. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu mengambil sejumlah kebijakan, guna menekan beban APBN.
Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, penyesuaian harga BBM oleh pemerintah dapat menekan beban APBN saat ini, mengingat harga minyak dunia yang semakin melonjak.
Baca Juga:Siapkan Beras SPHP Kemasan 2 Kg, Mentan: Permintaan RakyatHarga BBM Nonsubsidi Tak Naik, Selisih Ditanggung Pertamina?
“Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar,” ujarnya, dikutip Senin (6/4/2026).
Kendati begitu, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang belum menaikan harga BBM, namun ia tidak bisa menutup mata melihat kebijakan fiskal ke depan yang memerlukan langkah adaftip demi stabilitas anggaran negara.
“Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur,” sambungnya.
Ia menjelaskan lonjakan harga minyak global yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berpotensi membebani anggaran secara signifikan.
Menurut dia, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6 triliun sehingga lonjakan hingga 70 dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.
Lamhot menambahkan kenaikan harga minyak dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global seperti di Selat Hormuz.
Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan penyesuaian harga BBM perlu dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga.
Baca Juga:Aturan WFH bagi Swasta, Menaker: Harinya Tergantung PerusahaanWajibkan Biodiesel 50 Mulai Juli 2026, Bisa Hemat Subsidi?
“Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara,” ujarnya.
Ia mengingatkan tanpa penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam dan melemahkan ketahanan fiskal nasional.
“Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global,” kata Lamhot.