Legislator Tedy Rusmawan Dorong Anggaran Rutilahu Ditambah di APBD Perubahan

Legislator Tedy Rusmawan Dorong Anggaran Rutilahu Ditambah di APBD Perubahan
Potret kawasan padat penduduk di Kota Bandung. (son)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan turut merespon terkait anjloknya sasaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pihaknya mendorong agar anggaran bisa ditambah di APBD Perubahan atau 2027.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menguraikan, program tersebut sejatinya masih sangat dinanti masyarakat. Termasuk untuk wilayah perkotaan seperti Kota Bandung sekalipun.

“Kalau dari aspirasi yang masuk, (Program Rutilah.red) masih dibutuhkan,” katanya, Rabu (1/4).

Baca Juga:Tekanan Geopolitik dan Permintaan Global Dorong Kenaikan Harga Minyak Kelapa Sawit Mentah Jelang Wajib Halal 2026, Pengawasan Produk di Pasar Tradisional Jadi Sorotan

Tapi, lanjut Tedy, biasanya masalah yang muncul untuk wilayah perkotaan adalah keterkaitan kepemilikan lahan. Artinya rumah kurang layak yang ditempati warga itu bukan tanah pribadi. Sehingga tidak bisa disentuh program perbaikan Rutilahu.

“Namun ini tetap harus dilakukan upaya, angka rumah kumuh di Jawa Barat termasuk perkotaan harus diturunkan. Agar masyarakat bisa tinggal di hunian yang layak, ” jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Bandung itu juga menyoroti terkait penurunan jumlah sasaran program Rutilahu pada 2026. Menurutnya sasaran tetap perlu ditambah lagi karena masih banyak dibutuhkan masyarakat.

“Kami dorong nanti di APBD Perubahan atau APBD 2027 untuk bisa ditambah, ” cetusnya.

Pihaknya juga menekankan untuk pendataan yang lebih cermat. Khususnya di titik – titik permukiman kumuh di Jawa Barat. Sehingga kebutuhan terkait program itu bisa benar terlihat.

Sebelumnya, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat tengah menyiapkan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Jawa Barat. Termasuk mempertimbangkan opsi menyasar rumah warga di luar daerah kumuh.

Hal itu diungkapkan Kepala Disperkim Jawa Barat Rudi Hermawan Kusumah. Menurutnya saat ini alokasi anggaran untuk program tersebut ada di angka Rp 10 miliar.

Baca Juga:Pinjaman dengan Bunga 6 Persen, Kopdes Jadi Senjata Lawan RentenirPeluang Investasi, Forum Bisnis Indonesia-Jepang Hasilkan Komitmen USD 22,6 Miliar 

“Ini menyasar sekitar 250 titik,” katanya saat ditemui di Gedung Sate, Senin (30/3).

Secara jumlah tentu berkurang drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya. Karena setidaknya ada sasaran1.270 unit pada 2025. (son)

0 Komentar