JABAR EKSPRES – Peningkatan kinerja ASN menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam apel perdana hari pertama kerja usai libur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah, Senin (30/3/2026), yang diikuti ribuan ASN di Lapangan Perkantoran Pemkab Bandung Barat.
Apel dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Ade Zakir, mewakili Bupati Jeje Ritchie Ismail. Dalam pidatonya, Ade menekankan pentingnya momentum Idulfitri sebagai titik awal memperbaiki kinerja aparatur.
Baca Juga:Pascalebaran, Pemkab Bandung Barat Waspadai Lonjakan Pencari Kerja BaruPemkab Bandung Barat Alokasikan Rp38,7 Miliar untuk THR ASN DPRD dan PPPK
“Setelah libur panjang, ASN harus kembali dengan semangat baru. Tunjukkan integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat,” ujar Ade.
Ia menegaskan, nilai “kembali ke fitrah” harus tercermin dalam etos kerja sehari-hari, tidak hanya dimaknai secara spiritual.
“Fitrah itu harus terlihat dalam cara kita bekerja, mulai dari kejujuran hingga komitmen sebagai pelayan publik,” katanya.
Ade juga mengingatkan bahwa pola kerja, baik Work From Office (WFO) maupun Work From Home (WFH), tidak boleh memengaruhi kualitas pelayanan.
“Di mana pun bekerja, yang penting hasilnya nyata dan dirasakan masyarakat. Jangan sampai pola kerja menghambat pelayanan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, ada tiga hal utama yang harus menjadi perhatian ASN, yakni menjaga akuntabilitas kinerja, memastikan pelaporan berjalan berjenjang, serta berorientasi pada hasil yang efektif.
“Kerja itu harus terukur, bisa dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga:LKPD 2025 Diaudit BPK, Pemkab Bandung Barat Siap Kooperatif dan TransparanPemkab Bandung Barat Raih Predikat 5 Kali WTP Berturut Dari BPK RI
Di sisi lain, hari pertama kerja juga bertepatan dengan dimulainya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bersikap kooperatif dan transparan selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami minta semua OPD terbuka dan kooperatif agar proses audit berjalan lancar,” kata Ade.
Pemkab Bandung Barat menargetkan kembali meraih opini WTP sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Target kita mempertahankan WTP. Ini bukan sekadar predikat, tapi bentuk tanggung jawab kepada publik. Karena itu, seluruh ASN harus bekerja lebih maksimal dan menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (Wit)