JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono turut bersuara terkait polemik yang terjadi di Kebun Binatang Bandung alias Bandung Zoo. Pihaknya menyoroti buruknya tata kelola Kementerian Kehutanan pasca diambil alih.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mendatangi langsung Bandung Zoo yang ada di Jalan Tamansari, Jumat (27/3/2026). Pihaknya mencoba untuk mengurai beberapa persoalan di lapangan. Termasuk menyikapi pasca matinya dua anak harimau Benggala di kebun binatang tersebut.
Ono menguraikan, mengikuti ide dan arah Megawati, pihaknya sudah lama menyarankan agar satwa di kebun binatang itu dipindahkan sementara waktu. “Dengan ditutupnya Bandung Zoo, maka alternatif pertama adalah penyelamatan hewan untuk dipindahkan dulu ke kebun binatang lainnya, seperti Ragunan ataupun Kebun Binatang Surabaya,” jelasnya.
Baca Juga:2 Anak Harimau Mati, Geopix Desak Audit Bandung ZooDPRD Bandung Sayangkan Kematian Dua Anak Harimau Bandung Zoo
Ono melanjutkan, penyelamatan satwa adalah prioritas. Usulan terkait pemindahan itu juga telah lama disampaikan, termasuk kepada pihak Pemkot, tapi nampak tidak ada tindak lanjut. Buntutnya juga kejadian matinya satwa baru baru ini.
Sentil Kemenhut dan Sorot Kualitas Pakan
Dalam kesempatan itu Ono Surono juga menyoroti peran dan koordinasi dari pihak Kemenhut. Dalam pusaran konflik yang belum tuntas, akhirnya Kemenhut turun tangan dengan mengambil alih Bandung Zoo.
Namun ternyata implementasi tata kelola selama masa peralihan tak berjalan dengan baik. Terutama koordinasi dengan karyawan di tingkat bawah.
“Tadi disampaikan oleh karyawan, oleh keeper, oleh kurator, semenjak diambil alih oleh Kementerian Kehutanan tidak ada rapat sekalipun antara kementerian dengan pihak karyawan, keeper, maupun kurator. Tidak ada SOP yang disampaikan oleh kementerian-kementerian tersebut. Sehingga pada akhirnya muncul kebingungan di bawah, termasuk terkait dengan kebutuhan pakan,” jelasnya.
Masih kata Ono, dari pengakuan karyawan, ternyata kebutuhan pakan satwa itu tidak hanya pakan pokok. Tapi satwa membutuhkan ekstra pakan.
“Extra fooding atau pakan-pakan yang jenis-jenis khusus yang tidak disediakan oleh kementerian. Mereka juga bingung harus minta ke mana. Lalu misalnya terkait dengan perawatan: pohon tumbang, kebutuhan solar, kebutuhan bensin, terkait dengan kebersihan, mereka juga bingung karena tidak ada fasilitas yang diberikan oleh kementerian,” singgungnya. (son)