Transparansi Algoritma sebagai Kunci
Selain perlindungan status, CIPS mendorong pemerintah untuk mewajibkan transparansi algoritma pada platform digital.
Hal ini mencakup kejelasan sistem penentuan tarif, besaran komisi, skema insentif, hingga mekanisme penalti.
Tanpa transparansi, pekerja gig akan terus berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan sistem digital yang tertutup.
Baca Juga:Potensi Zakat Kota Bandung Tembus Rp1,8 Triliun, Baznas Dorong Optimalisasi Penghimpunan dari Sektor ASNLarang Konvoi Malam Takbiran 2026, Polres Bogor Siagakan 5.000 Personel dan 14 Pos Pengamanan
Dengan pendekatan kebijakan yang tepat sasaran, Indonesia berpeluang menciptakan ekosistem ekonomi digital yang tidak hanya inovatif dan tumbuh pesat, tetapi juga memanusiakan para pekerjanya. (yan).