Berkurangnya razia atau pemeriksaan dokumen, menurut Djoko, bisa membuat bus pariwisata yang tidak laik jalan atau tanpa izin resmi (ilegal) lebih leluasa beroperasi.
Dia menilai, panpa pengawasan ketat, oknum operator nakal bisa dengan mudah memanipulasi komponen kendaraan hanya agar lolos uji formalitas tanpa benar-benar memperbaiki standar keselamatan.
“Kedua, penurunan frekuensi rampcheck. Ramp check adalah pemeriksaan fisik mendadak di terminal atau lokasi wisata seperti pengecekan fungsi rem, ban, dan lampu,” beber Djoko.
“Pemangkasan anggaran berarti personel ke lapangan berkurang,” lanjutnya.
Baca Juga:Mendagri Pastikan Stok Kebutuhan Pokok Aman, Warga Diminta Tidak Panic Buying Jelang LebaranESDM Tahan Produksi Batu Bara Meski Harga Global Naik Akibat Konflik Timur Tengah
Akibatnya, diungkapkan Djoko, bus wisata dengan kondisi teknis kritis tidak terdeteksi sebelum menanjak atau menurun di jalur ekstrem.
“Ketiga, berkurang pelatihan pengemudi. Disamping itu, program bimbingan teknis pelatihan mitigasi kecelakaan bagi pengemudi yang biasanya difasilitasi regulator menjadi bekurang,” ungkapnya.
Keempat, lanjut Djoko, disrupsi Sistem Integrasi Keselamatan (Spionam) perlu diperhatikan. Menurutnya, Kemenhub mengelola sistem informasi seperti Spionam (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda) untuk memantau legalitas armada.
Pengurangan biaya pemeliharaan sistem atau verifikasi data di lapangan membuat masyarakat sulit mengecek apakah bus yang mereka sewa benar-benar aman dan terdaftar.
“Kelima, kurang perhatian perlintasan sebidang. Keselamatan di perlintasan sebidang dipertaruhkan akibat minimnya anggaran daerah,” ucap Djoko.
“Dampak pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) membuat honor para penjaga perlintasan kini berada di bawah standar UMK, menciptakan risiko baru bagi para pengguna jalan,” lanjutnya.
Pada akhirnya, Djoko menilai, mengabaikan pengembangan transportasi umum dan memangkas anggaran keselamatan adalah langkah mundur yang berisiko fatal.
Baca Juga:Program 3 Juta Rumah Dinilai Bisa Dongkrak Ekonomi NasionalKopi Good Day DBL Camp 2026 Digelar di Jakarta, 260 Student Athlete Berebut Tiket ke Amerika Serikat
“Jika pemerintah serius ingin mewujudkan ketahanan energi dan transportasi yang aman dan nyamnan, membenahi transportasi publik serta penguatan fungsi pengawasan, seperti rampcheck harus menjadi harga mati,” imbuhnya.
“Jangan sampai niat masyarakat untuk perjalanan mudik Lebaran 2026 ini justru dibayangi oleh ketidakpastian energi dan bahaya akan keselamatan yang terbuka lebar akibat minimnya anggaran,” pungkas Djoko. (Bas)