JABAR EKSPRES – Sajian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sorotan muncul dari wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sindanggalih 3 di Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, diduga menyajikan makanan MBG dengan kualitas di bawah standar kepada para penerima manfaat.
Menu MBG yang dipersoalkan tersebut antara lain susu satu kotak, abon, pisang, dan satu risol yang dibagikan dalam satu paket untuk konsumsi dua hari.
Baca Juga:Transaksi ZISWAF BSI Naik 14 Persen Selama Ramadan Silaturahmi Akbar PKB, Kang Cucun Serahkan Kendaraan Ambulans untuk 31 Kecamatan
Ketua Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat, Iwan Gunawan, mengatakan persoalan ini tidak boleh dibiarkan terus berulang.
“Program MBG yang menggunakan anggaran negara seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (8/3).
Iwan menilai, untuk mendukung program nasional tersebut, pengawasan harus diperketat agar pelaksanaan MBG tidak tercoreng oleh praktik yang merugikan masyarakat.
“SPPG Sindanggalih 3 harus menjadi perhatian serius. Jika memang ada pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas,” bebernya.
“Program nasional MBG ini menyangkut hak gizi anak-anak, jadi tidak boleh dimainkan,” tukas Iwan.
Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Kabupaten Sumedang, Suryadinata, menyayangkan dugaan penyajian menu MBG yang dinilai kurang layak kembali terjadi di Kecamatan Cimanggung.
“Ini bukan kejadian sekali. Dulu sudah pernah disorot soal kacang polong, sekarang kembali muncul dugaan makanan yang kualitasnya di bawah standar. Ini tentu memprihatinkan,” ujarnya.
Baca Juga:Hj Renie Rahayu Fauzi Hadiri Reses Wakil Ketua DPR RI H Cucun A Syamsurijal Dari Fraksi PKBBupati Bandung Sidak RSUD Bedas Arjasari, Soroti Proyek 'Anggeus Tapi Teu Anggeus'
Diketahui, kasus ini disebut bukan yang pertama. Sebelumnya, dapur MBG dari SPPG Sindanggalih 3 juga sempat menjadi sorotan karena menyajikan menu kacang polong yang dinilai tidak layak sebagai makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Surya sapaan akrab Suryadinata menilai, pengelola SPPG Sindanggalih 3 seolah mengabaikan program nasional tersebut.
Setelah menu kacang polong dipersoalkan, kini kembali muncul dugaan kualitas makanan yang dinilai lebih rendah dari standar yang seharusnya diberikan kepada siswa penerima manfaat MBG.
Ia juga menyinggung adanya dugaan mark up atau penggelembungan anggaran yang dinilai cukup besar dalam pengelolaan program MBG.
“Jika dugaan ini benar, maka bukan hanya soal kelalaian, tetapi berpotensi merugikan masyarakat, terutama para siswa yang menjadi penerima manfaat program MBG,” terangnya.