BANDUNG – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Taruna Merah Putih Junico Siahaan, menegaskan komitmen organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini untuk tidak hanya berdiskusi, melainkan menghadirkan langkah konkret dalam menjawab tantangan generasi muda, khususnya di tengah keresahan lapangan kerja dan dunia digital.
Hal tersebut disampaikan Junico dalam kegiatan silaturahmi sekaligus buka bersama bersama DPD Taruna Merah Putih Jawa Barat (Jabar) serta kader dari berbagai daerah di Vue Palace Hotel Bandung, Minggu (8/3/2026). Acara yang berlangsung di bulan Ramadan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan serentak yang digelar DPP Taruna Merah Putih di hampir seluruh provinsi.
“Kegiatan ini dilakukan secara serentak di berbagai provinsi. Besok akan ada di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, sementara hari Jumat mendatang digelar di kantor DPD DKI Jakarta,” ujar Junico.
Baca Juga:Satgas TMMD Kodim 0624 Galakkan Pembangunan Air Bersih di Desa Cipelah Enam Tahun Tangguh! Dandim: Kodim 0624 Harus Tetap Disiplin, Humanis, Beriman
Menurutnya, momentum ini juga menjadi ajang konsultasi di tengah masa transisi organisasi pasca pembentukan DPP PDI Perjuangan yang baru. Ia menekankan bahwa Taruna Merah Putih memiliki tugas strategis untuk terus bergerak, tidak hanya pada masa kampanye, tetapi juga dalam tugas legislatif serta penggalangan generasi muda.
“Generasi muda saat ini menghadapi berbagai keresahan, terutama di dunia digital dan ketidakpastian masa depan setelah lulus SMA maupun kuliah. Lapangan pekerjaan menjadi isu utama. Taruna Merah Putih harus menjadi solusi, tidak sekadar diskusi, tetapi bergerak konkret bersama profesional di bidang digital dan sektor lain yang dekat dengan masyarakat Jawa Barat,” tambah Junico, yang juga anggota Komisi I DPR RI.
Ia juga mendorong kader baru untuk melanjutkan tradisi advokasi senior, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sekaligus mendukung program-program DPP.
Dalam kesempatan tersebut, Junico menyentil isu pendidikan di wilayah terpencil, seperti di Nusa Tenggara Timur, di mana ada siswa Sekolah Dasar (SD) melakukan bunuh diri karena tidak memiliki fasilitas sekolah. Ia menjadikannya catatan penting bagi legislator dan eksekutif untuk memastikan akses pendidikan merata, mengingat anggaran pendidikan nasional yang cukup besar.