JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi mulai menajamkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2026.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan program pembangunan tidak hanya sekadar rencana, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Musrenbang yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Cimahi dan dilaksanakan secara daring tersebut merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2027.
Baca Juga:Berkah! UMKM Binaan Pertamina Raup Omzet hingga Dua Kali Lipat di SMEXPO Ramadan 2026Kepala BKPSDM Bantah Tuduhan 'Permainan' dalam Rotasi Mutasi Pejabat Pemkab Bandung
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Seluruh proses ini merupakan ruang kolektif kita untuk mendengarkan, menyerap, dan merumuskan arah pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” ujar Adhitia belum lama ini.
Menurutnya, Musrenbang tingkat kota menjadi ruang penting untuk merumuskan persoalan prioritas yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Di forum inilah kita menyepakati masalah yang harus diselesaikan, menajamkan prioritas, dan memastikan setiap program memiliki manfaat serta dampak yang jelas. Kita ingin perencanaan yang bukan hanya ideal di atas kertas, tetapi kuat dalam implementasi dan terukur hasilnya,” tegasnya.
Adhitia juga menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi antarprogram dan lintas perangkat daerah.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam sekat-sekat sektoral. Setiap program harus terhubung dalam skema crosscutting, saling menguatkan, dan memberikan impact nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada tumpang tindih, tidak boleh ada anggaran yang tidak efektif, yang ada adalah kolaborasi dan akuntabilitas untuk prioritas pembangunan kota,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global, tekanan lingkungan, meningkatnya kebutuhan layanan publik, hingga tuntutan transparansi.
Baca Juga:Manfaatkan Momen Ramadan, Pertamina Ajak Puluhan UMKM untuk Aktif dan Berdaya DJP Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak THR Dipotong Sejak 2025
Dalam konteks tersebut, Adhitia menyoroti tiga fokus utama pembangunan daerah. Pertama, prioritas pembangunan harus jelas dan berorientasi pada hasil serta mampu menjawab persoalan kota.
Kedua, sinergi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan harus terlihat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan. Ketiga, setiap program pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang SMART dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.