JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk melibatkan mahasiswa KKN dalam upaya pemilahan sampah mendapat sorotan dari kalangan akademisi.
Pengamat kebijakan publik Achmad Muhtar menyebut kebijakan tersebut berpotensi memperkuat edukasi dan perubahan perilaku masyarakat, asalkan disiapkan dengan perencanaan matang.
Menurut Achmad, mahasiswa memiliki kapasitas sebagai agen perubahan sosial. Dengan pendekatan edukatif dan berbasis komunitas, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya, terutama di tingkat rumah tangga.
Baca Juga:Mendiktisaintek Bakal Libatkan Kampus untuk Atasi Sampah BandungPemkot Bandung Uji Coba Bioaktivator di TPS3R Patrakomala, Targetkan 500 Ton Sampah Tuntas di dalam Kota
“Mahasiswa KKN itu punya posisi strategis karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi perannya harus jelas, apakah sebagai edukator, pendamping teknis, atau fasilitator sistem pemilahan,” ujarnya kepada Jabar Ekspres, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai, persoalan utama pengelolaan sampah di perkotaan bukan hanya pada aspek teknis, melainkan perubahan perilaku. Karena itu, kehadiran mahasiswa seharusnya difokuskan pada penguatan literasi lingkungan, sosialisasi pemilahan organik dan anorganik, hingga pendampingan pembentukan bank sampah di tingkat RW.
Namun demikian, Achmad mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan mahasiswa sebagai solusi instan atas persoalan struktural.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah, termasuk dalam penyediaan infrastruktur, sistem pengangkutan terpilah, serta kepastian pengolahan akhir.
“Jangan sampai mahasiswa hanya menjadi tenaga tambahan untuk menutup kelemahan sistem. Mereka harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang terintegrasi,” katanya.
Lebih lanjut, Achmad menyarankan agar program tersebut dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur, seperti penurunan volume sampah tercampur, peningkatan jumlah rumah tangga yang memilah, atau bertambahnya unit pengolahan sampah organik di tingkat komunitas.
Ia juga mendorong adanya kerja sama formal antara Pemkot Bandung dan perguruan tinggi, sehingga program KKN dapat diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Baca Juga:Baru 30 Persen RW Kelola Mandiri, Bandung Masih Tanggung 500 Ton Sampah per Hari1 Tahun Kepemimpinan Farhan-Erwin, Warga Bandung Keluhkan Banjir Sampah dan Kemacetan yang Belum Tuntas
Dengan demikian, kegiatan mahasiswa tidak hanya bersifat temporer selama masa KKN, tetapi meninggalkan sistem dan kapasitas yang tetap berjalan setelah program selesai.
“Kalau dirancang dengan baik, ini bisa menjadi model kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Tapi kuncinya konsistensi dan kesinambungan,” pungkasnya. (Dam)