“Mindset yang harus kita ubah adalah ‘saya sudah bayar, sampah harus hilang’. Itu keliru. Sampah bukan soal hilang, tapi harus dikelola,” ujar Farhan.
Dia juga menyoroti praktik pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan dan kawasan tertentu, termasuk keterlibatan oknum dalam rantai pengangkutan sampah tidak resmi.
Untuk menangani persoalan di hulu, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Gaslah atau Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah. Program ini merekrut 1.597 petugas, masing-masing satu orang per rukun warga.
Baca Juga:Kota Bogor Raih Predikat Nasional, Siap Melangkah Menuju Era Kota Bersih dan Energi SampahPemkot Bandung Uji Coba Bioaktivator di TPS3R Patrakomala, Targetkan 500 Ton Sampah Tuntas di dalam Kota
Petugas Gaslah bertugas mendatangi rumah warga untuk mengedukasi pemilahan sampah sekaligus mengangkut sampah organik. Setiap petugas ditargetkan mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari.
Program Gaslah didukung anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau melalui dashboard digital real-time yang juga menjadi indikator kinerja camat dan lurah.
“Tanpa rekayasa sosial dan enforcement, tidak akan selesai. Hulu harus beres dulu,” kata Farhan.
Pemerintah Kota Bandung juga mengintegrasikan program Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam satu ekosistem sirkular. Sampah organik diolah menjadi kompos atau maggot, dimanfaatkan untuk urban farming, hasil panen digunakan untuk dapur warga, dan sisa dapur kembali dikelola.
“Inilah sirkular Bandung Utama. Kita bangun budaya, bukan hanya teknologi,” ujar Farhan.
Farhan menambahkan, kunci keberhasilan pengelolaan sampah adalah menurunkan produksi sampah per orang. Saat ini, rata-rata warga Bandung menghasilkan 0,58 kilogram sampah per hari.
Targetnya ditekan hingga di bawah 0,4 kilogram per orang per hari. “Kalau kesadaran tidak dibangun, teknologi apa pun nanti ambyar,” katanya.